LCW Lampung Buka Posko Pengaduan Korban Jalur Mandiri Unila 2022

Juendi Leksa Utama/dok. Faiza Rmol
Juendi Leksa Utama/dok. Faiza Rmol

Lampung Corruption Watch (LCW) Lampung membuka posko pengaduan untuk korban yang mengalami kerugian terkait jalur masuk Mandiri Unila tahun 2022.


Ketua LCW Lampung Juendi Leksa Utama mengatakan, posko pengaduan ini dibuat pasca OTT KPK terhadap pimpinan Unila atas dugaan korupsi suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022.

"Posko akan mendata korban dari beberapa kategori yaitu pertama orangtua yang terpaksa mengeluarkan uang padahal calon mahasiswa memiliki nilai tinggi," kata Juendi, Sabtu (27/8).

Ia melanjutkan, kedua, bagi orangtua yang mengeluarkan uang namun calon mahasiswa tidak masuk ke Unila dan ketiga, calon mahasiswa yang memiliki nilai tinggi tetapi tidak masuk Unila karena tidak memberikan uang yang diminta.

"Dari semua kategori itu, bisa jadi orang tua yang dirugikan menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memasukkan calon mahasiswa ke Unila," sambungnya.

Sehingga, kata Juendi, uang para korban harus dikembalikan oleh oknum-oknum tersebut.

Para korban dapat melaporkan kerugiannya pada posko pengaduan yang beralamat di Jalan Kiwi Nomor 5 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung atau dapat menghubungi admin posko nomor 083168489254.

Dia juga menerangkan, akan melakukan upaya hukum agar korban mendapatkan keadilan, apakah melalui mekanisme laporan pidana penipuan dan atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

"Teori kasusnya korban penipuan, orangtua yang mengeluarkan uang untuk anaknya agar dapat diterima ke universitas bisa jadi korban. Sehingga KPK harus benar benar cermat melihat peristiwa hukumnya, agar jangan sampai sudah rugi uang malah jadi tersangka pula di KPK," tutupnya.

Pengacara ini juga menyampaikan, mendukung penuh KPK untuk terus melakukan upaya membongkar semua mafia pendidikan yang ada dan meminta untuk jangan berhenti pada keempat tersangka yang ditahan itu saja.

Dia pun mengkritisi lembaga anti rasuah itu agar memberikan informasi sebatas fakta hukum normatifnya saja dan tidak membangun opini agar tidak menimbulkan banyak tafsir di masyarakat.

Selain itu, kami meminta kepada tersangka yang telah ditahan KPK untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang. Menurutnya, tersangka bukan hanya memiliki kewajiban hukum untuk terbuka jujur, tetapi juga mereka memiliki kewajiban moral untuk berkomitmen membuka praktek curang tersebut.

"Kami yakin kewajiban moral untuk membuka secara terang benderang akan menjadi pertimbangan agar mendapatkan pengampunan untuk mengurangi masa hukuman dari majelis hakim," ungkapnya.

"LCW akan kawal proses ini hingga mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi korban," tutupnya.