LCW Minta Hasil Tes Calon Panwascam di Lampung Dibuka ke Publik

Ketua Posko Pengaduan LCW Yoni Patriadi/ist
Ketua Posko Pengaduan LCW Yoni Patriadi/ist

Lampung Corruption Watch meminta Bawaslu kabupaten kota di Lampung membuka hasil tes tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) ke publik agar tidak ada indikasi tidak transparan.


"Dengan tidak adanya keterbukaan dalam sistem rekruitmen, LCW pesimis hasil pemilu serentak 2024 akan mendapatkan pemimpin yang baik dan berintegritas," ujar Ketua Posko Pengaduan LCW Yoni Patriadi, Rabu (19/10).

Menurutnya, dengan tidak dibukanya hasil tes tertulis diduga melanggar prinsip umum adil, berkepastian hukum, terbuka, profesional, akuntabel serta aksesibilitas.

Padahal, lanjutnya, Panwascam memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diatur dalam perundang undangan terkait pemilu untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Tapi bagaimana jika sistem rekruitmennya diragukan.

"Kami mendorong agar peserta yang merasa dirugikan dengan tidak adanya transparansi proses rekruitmen untuk mengajukan nota keberatan kepada Bawaslu kabupaten/ kota melalui Pokja yang mengadakan seleksi di daerah masing masing. Bila perlu ajukan gugatan ke pengadilan," katanya.

Selain itu, Yoni menilai semestinya Pokja patuh dan taat dalam menjalankan pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan dalam pemilu serentak 2024 yang tertuang dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022.

"Masyarakat terkhusus peserta wajib mendapatkan penjelasan. Kenapa mereka tidak berhasil lolos seleksi tes tertulis. Buka saja nilainya, agar mereka tahu pertarungan nilai itu sudah objektif atau belum," tambahnya.

Diketahui, sebanyak 1.374 peserta calon Panwascam di Lampung dinyatakan lulus tes tertulis yang digelar Bawaslu kabupaten kota, Selasa (18/10).

Jumlah tersebut tersebar di 229 kecamatan dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Masing-masing kecamatan terdiri dari enam calon Panwascam dan akan dipilih tiga orang dari tes wawancara yang dimulai hari ini hingga 23 oktober 2022 di kantor masing-masing Bawaslu 15 kabupaten kota.