Lima Raperda Usulan Pemkot Disetujui Seluruh Fraksi

Suasana sidang paripurna DPRD Bandarlampung/ Faiza
Suasana sidang paripurna DPRD Bandarlampung/ Faiza

Seluruh fraksi DPRD Kota Bandarlampung menerima lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, Kamis (30/9).


Fraksi tersebut adalah, PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem Pembangunan, Demokrat, PAN, Persatuan Bangsa, dan PKS.

Raperda itu di antaranya, Raperda Tata Ruang Wilayah Kota Bandarlampung tahun 2021-2041, Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Bandarlampung Tahun 2021-2025. 

Kemudian Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wayrilau Kota Bandarlampung dan Raperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandarlampung. 

"Partai Gerindra dapat menerima dan menyetujui kelima Raperda tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya," ujar Hermawan perwakilan dari Fraksi Gerindra. 

Sementara itu, meski menyatakan menerima, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan yakni harus mengalokasikan anggaran program prioritas yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. 

Selain itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan bagaimana implementasi Raperda Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota nantinya. Pasalnya, kota wajib memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas wilayah. 

 "Apakah juga nantinya akan dituangkan secara eksplisit dalam raperda ini. Kemudian banjir yang selama ini rutin terjadi dan langganan ketika musim hujan harus diberikan solusi dalam Raperda RT RW ini," kata dia. 

Misalnya dengan, penetapan kawasan daerah resapan yang bentuknya bisa berupa ruang terbuka hijau maupun pembuatan embung kota dan pembuatan masterplan drainase harus dipikirkan agar Bandarlampung bisa bebas banjir.