MA Tolak PK Handayanti, PH Babay Chalimi: Tidak Ada Alasan Lagi PN Tak Eksekusi 

Direktori amar putusan MA/ Net
Direktori amar putusan MA/ Net

Mahkamah Agung (MA) RI menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Handayanti dalam perkara gugatan atas aset PT. Sumber Batu Berkah (SBB) melawan Babay Chalimi.


Melalui website: mahkamahagung.go.id tertulis perkara dengan nomor registrasi 807 PK/PDT/2022, disebutkan amar putusan MA menolak PK. Direktori putusan 15 Agustus 2022.

"Dengan ditolaknya upaya hukum luar biasa, PK Handayanti maka tidak ada alasan PN menolak eksekusi dan pengosongan perkara Babay chalimi. Tidak diketahui alamat ahli waris Kohar Wijaya bukan menjadi alasan bagi kpn untuk menunda atau mengulur waktu, karena pemanggilan umum melalui surat kabar harian Lampung post sudah cukup menjadi Dasar hukum melaksanakan eksekusi dan pengosongan, kecuali ada hal lain di luar teknis hukum dan konstruksi hukum," ujar Amrullah , SH, Tim Penasehat Hukum (PH) Babay Chalimi, Kamis (18/8).

Sebelumnya, Ujang Tommy, SH yang juga tim PH Babay Chalimi memaparkan, aset-aset yang dimohonkan eksekusi dan pengosongan. Semuanya menurut dia ada di Penetapan Eksekusi nomor 26/Pdt.Eks.PTS/2019/PN Tjk yang ditandatangani Ketua PN Tanjungkarang, Timur Pradoko, tanggal 14 Oktober 2019.

Pertama, tanah dan bangunan eks restoran KOHARU di jalan Ikan Tenggiri Nomor 17 Kelurahan Pesawahan, Telukbetung, Bandar Lampung.

Kedua tanah dan bangunan rumah di Jalan Sriwijaya Nomor 17 Kelurahan Enggal, Tanjungkarang, Bandar Lampung.

Ketiga objek tanah dan gedung kantor PT. SBB di jalan Raya Srengsem Kilometer 12 Panjang, Bandar Lampung.

Keempat objek tanah dan bangunan rumah di jalan Selat Malaka V nomor 26, RT 02/RW 02 Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.

Kelima objek tanah dan bangunan rumah di kompleks BTN III Way Halim di Jalan Eboni Blok TF-1 Nomor 20 Kelurahan Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.

Keenam tanah dan bangunan rumah di jalan Taman Patra X Nomor 3 RT 005/RW 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

“Saya rasa semua objek sita ini sangat jelas tertera di penetapan eksekusi nomor 26/Pdt.Eks.PTS/2019/PN Tjk yang ditandatangani Ketua PN Tanjungkarang, Timur Pradoko,” jelas dia.