MAKI Minta KPK Melakukan Pengembangan Kasus Mustafa

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman/ Faiza
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman/ Faiza

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK mengembangkan kasus korupsi mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang melibatkan banyak pihak, mulai dari DPR RI, Elit partai politik hingga pengusaha


"Saya harap KPK akan mengembangkan kasus yang melibatkan Lampung Tengah, mulai dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Pemilihan Gubernur sehingga dana untuk mendapatkan kendaraan (rekomendasi parpol)  itu jelas dilarang oleh UU Parpol," ujarnya, Jumat (28/5).

Menurutnya, aliran dana dari Mustafa harus diusut sebagai kasus korupsi baru, kalau perlu menggunakan  pasal pencucian uang agar lebih mudah dilacak alirannya. 

Terutama, kata dia, ada dua jenis uang yang seliweran menjadi fakta persidangan. Yakni Rp18 M dari Mustafa kepada Kanjeng Ratu (Wakil Gubernur Chusnunia Chalim alias Nunik) untuk rekomendasi PKB dan Rp40-Rp50 M yang disebut dari Ny Lee Purwanti Sugar Group Company untuk menggagalkan rekomendasi tersebut. 

"Uang Rp40-Rp50 M yang kaitannya juga untuk memperoleh dari sebuah partai (PKB) yang kemudian partai tersebut berpindah haluan bukan mendukung Mustafa. Itu yang saya harap KPK mau mengembangkan proses ini," tambahnya. 

Ia sangat menyayangkan absennya Nunik dan Ny Lee dari kursi persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis (27/5) kemarin. 

Menurutnya, Nunik dan Ny Lee menunjukkan bahwa mereka bukan warga negara yang baik karena mangkir dari panggilan sidang tanpa keterangan apapun. Ia meminta masyarakat Lampung menilai sendiri apa yang sedang terjadi. 

"Saya tetap menghormati hakim yang menyatakan tidak akan memanggil yang kedua, itu sudah menunjukkan siapa yang tidak menghormati hukum, yakni para saksi yang dipanggil. Kita kembalikan ke masyarakat, siapa yang tidak patuh hukum, siapa yang diduga terlibat dan terkait," kata dia. 

Diketahui, majelis memanggil lima saksi untuk hadir dalam persidangan. Namun, hanya tiga saksi yang hadir yakni Anggota DPRD Lampung Midi Iswanto,  pengurus PKB Lampung Khaidir Bujung dan mantan Ketua DPC PKB Lampung Tengah Slamet Anwar. 

Sementara, dua saksi lainnya yakni Nunik dan Ny Lee absen tanpa keterangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang sudah melayangkan undangan jauh hari sebelum persidangan Kamis kemarin.