Mantan Bendahara BPBD Didakwa Gelapkan Rp331 Juta Gaji Honorer 

Sidang mantan bendahara BPBD/ Faiza
Sidang mantan bendahara BPBD/ Faiza

Mantan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Krissanti menjalani sidang dakwaan penggelapan kas dan gaji honorer BPBD Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (28/10).


Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bandar Lampung Ferdy Andrian dalam dakwaannya menerangkan bahwa Krissanti dengan sengaja menggelapkan uang gaji pegawai dengan Rp331.767.353,33.

Praktik korupsi Krissanti bermula dari beberapa PNS dan tenaga honorer yang melakukan pinjaman / kredit pada beberapa Bank, yakni Bank Lampung, Bank Waway, Bank BPR Syariah dan Bank Eka.

Pembayaran gaji mereka dilakukan menggunakan pemda online dengan sistem payroll dalam tiga tahap dan melibatkan beberapa pihak. 

Tahap pertama creator, dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah mendapatkan data dari pembantu bendahara gaji. 

Tahap kedua verifikator oleh Kasubag keuangan dan tahap ketiga adalah outorisator yaitu pemeriksaan ulang data verifikator oleh kepala pelaksana BPBD yang kemudian menyetujui transaksi payroll tersebut.

Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Bank-bank tersebut, pemotongan gaji pegawai diberikan kuasa kepada terdakwa selaku pembantu bendahara pengeluaran (gaji) untuk melakukan pemotongan dan penyetoran angsuran kredit ke masing-masing Bank pemberi Kredit. 

Krissanti juga memegang password pembayaran secara payroll, melakukan edit data gaji pegawai untuk dikurangi atau dipotong sesuai dengan besaran angsuran pinjaman kepada bank pemberi kredit atau perubahan-perubahan lainnya. 

"Sejak bulan oktober 2020 Terdakwa mentransfer gaji para pegawai BPBD Kota Bandar Lampung tersebut ke rekening pribadi milik terdakwa tanpa persetujuan dari pihak Bank, para debitur dan tanpa ada verifikasi dan otorisasi oleh petugas lain atau atasan yang bersangkutan," ujar JPU Ferdy. 

Kemudian, lanjut Ferdy, pembayaran angsuran disetorkan oleh terdakwa secara manual dari rekening pribadi milik terdakwa ke masing masing bank yaitu PT. BPR Syariah Bandar Lampung, PT. BPR Bank Waway/PT. BPR Bank Pasar Pemkot Bandar Lampung dan PT. BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung.

Sementara, untuk PT. Bank Lampung kantor cabang utama yang langsung di debit dari rekening masing-masing para pegawai setelah dilakukan Payroll oleh terdakwa. 

Kemudian, pada Januari 2021 pegawai BPBD Bandar Lampung bernama Ragil yang mendapatkan hukuman disiplin berat dipanggil oleh Bank Lampung karena adanya tunggakan angsuran.

Ragil merasa heran dan melapor kepada Bendahara Pengeluaran dan saat itu dilakukan pengecekan dan diketahui bahwasa angsuran kredit pegawai di Bank Lampung tidak disetorkan oleh terdakwa. 

Kemudian, dilakukan pengecekan di Bank BPR Syariah dan Bank EKA ditemukan ada tunggakan terhadap angsuran kredit para pegawai BPBD Kota Bandar Lampung, sedangkan di Bank Waway terdakwa meminta pembukaan dana blokir dengan alasan gaji pegawai honor belum keluar namun kenyataannya gaji pegawai honor tersebut telah dipotong oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke Bank Waway. 

Akibatnya, sejak Oktober 2020-Januari 2021, terjadi penunggakkan angsuran pegawai, jumlahnya di PT. BPR Syariah Rp10,5 Juta, PT. BPR Bank Waway/PT. BPR Bank Pasar Pemkot Rp104,2 Juta, PT. BPR Eka Bumi Artha Rp32,8 Juta dan PT. Bank Lampung Rp184 Juta. 

Terdakwa didakwa dengan pasal Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.