Mantan Kadis PPPA Dalduk dan KB yang Kini Kadis Perikanan Tanggamus Ditahan Kejari

Edison saat digiring ke kendaraan tahanan Kejari Tanggamus/ Ist
Edison saat digiring ke kendaraan tahanan Kejari Tanggamus/ Ist

Mantan Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA Dalduk dan KB) Tanggamus, Edison, ditahan Kejari setempat, Kamis (4/8) sore.


Edison yang kini menjabat Kadis Perikanan menjadi tersangka penyelewengan dana Bantuan Operasional Keluarga berencana (BOKB) tahun anggaran 2020-2021 akan ditahan selama 20 hari (4-24 Agustus 2022) di Rumah tahanan (Rutan) Kotaagung.

Kajari Tanggamus Yunardi menjelaskan, tersangka dikenakan pasal 2 Ayat 1 Junto pasal 18, pasal 3 Junto, pasal 18 dan atau pasal 12 huruf E Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Alasan penahanan yakni khawatir tersangka melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana yang serupa.

"Penahanan terhadap tersangka E tersebut sebagaimana pasal 21 ayat 1 KUHP yang dikhawatirkan tersangka melarikan diri dan merusak barang bukti," kata Kajari  Tanggamus Yunardi pada konferensi pers di ruang Semaka.

Ketua tim penyidik Kejari Tanggamus yang juga sebagai Kasi Pidsus, Wisnu Hamboro menjelaskan tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Sprint 95/LT 8.19/LT:/08 Tahun 2022.

"Sesuai surat perintah penahanan tersebut pada hari ini juga tanggal 4 Agustus tahun 2022 dilakukan penahanan terhadap tersangka,” ucapnya.

Tersangka diduga mengumpulkan seluruh pelaksana kegiatan program bantuan operasional keluarga berencana (BOKB).

Mulai dari koordinator penyuluh kecamatan, pembantu pembina keluarga berencana atau PPKBD dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa atau sub PPKBD dan pihak rumah makan yang dijadikan objek pemotongan terkait dengan pemotongan dana BOKB tahun 2020 dan tahun 2021. 

Atas dugaan perbuatan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.551. 654.762.