Mantan Kadis PUPR Lamsel Hermansyah Hamidi Divonis 6 Tahun 

Sidang putusan kasus korupsi mantan Kadis PUPR Lamsel Hermansyah Hamidi/ Faiza
Sidang putusan kasus korupsi mantan Kadis PUPR Lamsel Hermansyah Hamidi/ Faiza

Majelis Hakim PN Tipikor Tanjungkarang memvonis terdakwa mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi 6 tahun penjara, Rabu (17/6).


"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermansyah Hamidi, enam tahun penjara, dan denda Rp300 juta subsider empat bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Efiyanto saat membacakan putusan. 

Selain itu, Hermansyah dikenakan pidana uang pengggati, Rp5,05 miliar, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap selama satu bulan, dan harta bendanya akan disita dan dilelang.

"Apabila tidak mencukupi akan diganti pidana penjara satu tahun 6 bulan penjara," katanya.

Hakim menilai Hermansyah terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Hal yang memberatkan, kata majelis, perbuatan Hermansyah Hamidi yakni tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, serta keterangannya berbelit-belit di persidangan.

"hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah dipidana, dan sudah mengabdi selama 30 tahun sebagai ASN," kata Efiyanto.

Diketahui, vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni  7 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Kemudian  pidana tambahan kepadanya untuk membayar uang pengganti Rp5,05 miliar

Atas vonis tersebut Hermansyah Hamidi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK masih pikir-pikir untuk mengajukan banding atau tidak. 

Sementara, pembacaan vonis untuk terdakwa Syahroni masih berlangsung.