Mantan Ketua MK: Yusuf-Tulus Bisa Ditetapkan Pemenang 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan ahli hukum tata negara, Hamdan Zoelva/Ist
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan ahli hukum tata negara, Hamdan Zoelva/Ist

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan ahli hukum tata negara, Hamdan Zoelva menilai persoalan pemilihan wali kota Bandarlampung sangat sederhana dan tak perlu berlarut-larut. 


Menurutnya, Paslon 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah telah terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam sidang Bawaslu Lampung. 

Dilanjutkan dengan keluarnya keputusan KPU yang mendiskualifikasi Eva-Deddy, sehingga kedua putusan ini sudah jelas dan berkekuatan hukum tetap. 

"Maka Paslon Nomor Urut 02 M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo dapat ditetapkan sebagai pemenang karena memperoleh suara terbanyak kedua," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (26/1).

Saat ini, paslon Eva-Deddy mengajukan upaya banding atas keputusan KPU Bandarlampung ke Mahkamah Agung (MA). 

Semua pihak telah menyerahkan jawaban ke panitera, sehingga tinggal menunggu keputusan hakim apakah menguatkan putusan KPU atau membatalkan keputusan itu dan mengembalikan status Eva-Deddy sebagai peserta pilkada. 

Hamdan berharap agar putusan hakim di MA nanti  adil dan hendaknya didasarkan pada fakta dan bukti-bukti persidangan. 

Ia menjelaskan, kasus ini merupakan kasus pertama du Indonesia, dimana ada pelanggaran TSM dilakukan bukan oleh Paslon yang unggul, melainkan pihak lain yakni Wali Kota Bandarlampung Herman HN beserta jajarannya. 

"Kemudian mengakibatkan Paslon tersebut didiskualifikasi Bawaslu. Dengan keputusan diskualifikasi ini, maka Paslon Nomor Urut 3 tidak berhak lagi mengikuti tahapan Pilkada," kata dia. 

Diketahui, dalam persidangan majelis pemeriksa Bawaslu Lampung memutuskan Wali Kota Bandarlampung dan jajarannya terbukti melanggar TSM dengan mengarahkan dan menyalahgunakan dana bantuan Covid-19 untuk memenangkan Eva-Deddy.