Masih DPO, Direktur PT LJU Divonis 6 Tahun 6 Bulan dan Uang Pengganti Rp1,1 Miliar

Majelis Hakim PN Tanjungkarang / ist
Majelis Hakim PN Tanjungkarang / ist

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan vonis berbeda untuk dua terdakwa korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Jasa Utama, Rabu (27/4).


Di mana, Direktur Utama BUMD PT. LJU Andi Jauhari Yusuf divonis 6 tahun 6 bulan dengan denda Rp300 Juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 

Ia juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp1,1 Miliar dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun. 

Sementara itu, Rekanan Direktur PT Raja Kuasa Nusantara Alex Jayadi divonis 7 tahun penjara dan Rp300 Juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 

Juga dibebankan uang pengganti Rp2 Miliar dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut keduanya masing-masing 8 tahun 6 bulan dan denda Rp500 Juta subsider selama 6 bulan. 

Kemudian, Terdakwa Alex dibebankan uang pengganti sebesar Rp2 Miliar, paling lama satu bulan setelah putusan inkrah. Jika tidak, maka harta bendanya akan disita dan jika masih belum cukup akan diganti pidana 4 tahun 6 bulan. 

Sementara Andi Jauhari Yusuf dibebankan uang pengganti sebesar  Rp1,1 Miliar, paling lama satu bulan setelah putusan inkrah. Jika tidak, maka harta bendanya akan disita dan jika masih belum cukup akan diganti pidana 4 tahun 6 bulan. 

Diketahui, dua terdakwa sampai sekarang masih buron atau DPO sehingga persidangan digelar in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. 

Kasus korupsi ini modusnya pengadaan batu dan pasir untuk jalan tol. Para terdakwa menggunakan perusahaan batu fiktif yang tidak mempunyai batu dan lahan dengan sistem beli preorder. 

Nilai kerjasamanya mencapai Rp7 Miliar dan kerugian negara sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung sebesar Rp3,1 Miliar.