Massa Desak DPRD Rekomendasi Tolak Omnibus Law

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil, menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Aksi berlangsung di depan Gedung DPRD Lampung, Selasa (10/3).


Presiden BEM Universitas Lampung, Irfan Fauzi Rachman
mengatakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak pro rakyat.

"Aksi ini untuk mendesak DPRD Lampung untuk membuat
pernyataan sikap menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan sampaikan langsung ke
pemerintah pusat dalam hal ini DPRRI," kata Irfan.

Ia juga mengajak semua eleman yang ada di Lampung untuk
bergabung dalam gerakan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Ini adalah rangkaian aksi dari berbagai daerah yang
nantinya akan kami satukan kekuatan dari masing masing wilayah ke aksi nasional
nanti," jelasnya.

Tambahnya, massa aksi akan memberikan waktu 3 hari untuk
DPRD untuk memenuhi tuntutan.

"Kalau tidak dipenuhi, kita akan beri tuntutan yang
lebih ekstrim bahkan meminta untuk turun dari anggota dewan yang mewakili
kita," ujarnya.