Memaknai Pelanggaran Administrasi Pemilihan  Yang TSM


ISTILAH terstruktur, sistematis, dan masif atau yang lebih dikenal dengan singkatan TSM sedang ramai dibicarakan khalayak pasca Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 06 Januari 2021.

Keputusan yang menyangkut Pilwalkot Bandarlampung 2020 ditindaklanjuti KPU Kota Bandarlampung berupa sanksi pembatalan Paslon No.3 Hj. Eva Dwiana, SE dengan Drs. Deddy Amarullah pada tanggal 8 Januari 2021 (No.007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021).

Apa Itu Pelanggaran TSM?

Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tertuang dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada).

Pasal 135A:  "Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun bunyi Pasal 73 ayat (2) yaitu, “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Sementara itu, Pasal 73 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. 

Kemudian, apa yang dimaksud dengan TSM pada penjelasan peraturan dimaksud?

Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi. 

Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM menjadi kewenangan bawaslu provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. 

Laporan disampaikan sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. 

Pemeriksaannya pun dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mengenai ketentuan lebih lanjut terkait Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Pemeriksaan yang dilakukan melalui tahapan pembacaan materi laporan oleh pelapor, pembacaan jawaban oleh terlapor, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan pihak pelapor dan terlapor.

KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi. 

Keputusan KPU sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

Pelanggaran Administrasi Pemilihan?

Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan UU Pilkada Pasal 138 meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dalam setiap tahapan pemilihan. 

Secara lebih teknis, penanganan pelanggaran administrasi diatur melalui Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perbawaslu tersebut pada Pasal 1 angka (21) menyatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. 

Penanganan pelanggaran administrasi dapat dilakukan oleh bawaslu provinsi, bawaslu jabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS). 

Laporan dapat disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

Penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan ditindaklanjuti paling lama tiga hari dan dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama dua hari. 

Adapun tahapan kajian dugaan pelanggarannya terdiri dari : kasus posisi, data, kejian, kesimpulan dan rekomendasi. Terhadap laporan, sebelum memasuki tahapan kajian dugaan pelanggaran didahului dengan kajian awal.

Kajian awal dapat berupa : (a) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; (b) dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; (c) dugaan sengketa pemilihan; (d) dugaan pelanggaran pidana pemilihan; (e) dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; atau (f) dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 

Output dari proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh bawaslu provinsi dan/atau bawaslu kabupaten/kota dan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 

Rekomendasi dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak diterima.

Apabila jajaran KPU atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, bawaslu provinsi dan/atau bawaslu kabupaten/kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Upaya Hukum Lain dari Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Administrasi Pemilihan TSM.

Pada konteks pelanggaran administrasi Pemilihan karena sifatnya yang rekomendatif dan sanksi terhadap pelanggaran administrasi diberikan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota maka setelah dijatuhkannya sanksi tidak ada upaya hukum lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mengubah sanksi yang diberikan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota atas dilaksanakannya rekomendasi bawaslu provinsi dan/atau bawaslu kabupaten/kota.

Hal ini berbeda dengan upaya hukum lain yang dapat ditempuh pasca ditetapkannya keputusan KPU atas putusan bawaslu provinsi dalam konteks Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota ditetapkan dan MA memprosesnya dalam jangka waktu paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA.

Apabila MA membatalkan Keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, maka KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menetapkan Kembali sebagai pasangan calon. Sifat putusan MA ini adalah final dan mengikat.

Lalu, adakah upaya lain selain itu? Jawabannya “Ada”, yaitu melalui jalur sengketa pemilihan. 

Walaupun pada konteks ini, sebagian orang menganggapnya “aneh” namun hal ini dimungkinkan berdasarkan UU Pilkada, Pasal 142 yang menyatakan bahwa sengketa terdiri dari sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. 

Terkait dengan hal ini, dapat dilihat tata caranya pada Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Pada Pasal 4 ayat (3) disebutkan yang menjadi obyek sengketa pemilihan adalah keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten/kota berupa surat keputusan (SK) KPU provinsi atau SK KPU kabupaten/kota. 

Kewenangan sengketa pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi untuk pemilihan gubenur dan wakil gubernur dan bawaslu kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. 

Permohonan sengketa diajukan tiga hari kerja terhitung sejak keputusan ditetapkan sedangkan proses penyelesaiannya paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa pemilihan. 

Adapun tahapan penyelesaian sengketa melalui tahapan menerima dan mengkaji laporan/temuan dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Musyawarah dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. 

Musyawarah secara tertutup dilakukan dengan tahapan: (a) penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan; (b) perundingan kesepakatan; (c) penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon; (d) penandatanganan berita acara musyawarah.

Lalu, (e) penuangan berita acara musyawarah dalam putusan. Sedangkan musyawarah secara terbuka dilakukan dengan tahapan : (a) penyampaian permohonan pemohon; (b) penyampaian jawaban termohon; (c) penyampaian permohonan pihak terkait; (d) pemeriksaan alat bukti; (e) penyampaian kesimpulan pihak pemohon, termohon, atau pihak terkait; dan (f) pembacaan putusan.

Penutup.

Jalur konstitusional sudah disiapkan oleh stakeholders untuk menjadi saluran ajudikasi dalam rangka memperjuangkan hak-hak (asasi) bagi warga negara Indonesia.

Termasuk dalam ruang lingkup kontestasi pemilihan kepala daerah yang merupakan sarana untuk memanifestasikan keinginan warga negara untuk mendapatkan pemimpin meritokrasi yang terbaik dan mau berjuang demi kemajuan daerah, bangsa dan negara. 

Dimanfaatkan ataupun tidak dimanfaatkan saluran tersebut merupakan hak dari para pihak yang berkontestasi. Wallahu’alam bisawab. 

*Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung