Membaca Elektoral Pilpres 2024 dan Public Trust di Lampung

Yusdianto/Ilustrasi RMOLNetwork
Yusdianto/Ilustrasi RMOLNetwork

MEMBACA hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) di bulan Februari 2022, dapat memberikan rujukan data terutama popularitas dan elaktabilitas calon Presiden potensial tahun 2024. Public disuguhkan Peta Elektoral Pilpres dan Pileg di Provinsi Lampung diantaranya secara umum terkait: masalah paling mendesak yang perlu diatasi, pilihan Presiden, keterpilihan terhadap partai (pusat-daerah). 

Sebelum memberikan catatan, perlu diketahui dalam survei tersebut diketahui metodologi survei menggunakan metode wawancara secara secara langsung di 15 kabupaten/kota di Propovinsi Lampung, toleransi margin of error 3.5 % dengan tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Pengambilan data dengan cara metode acak bertingkat (multistage) dilakukan kepada warga yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. 

Ada beberapa catatan yang diketahui, dari membaca hasil survey tersebut. 

A. Permasalahan Mendesak

Menurut hasil survey, permasalahan mendesak yang patut ditangani: Pertama, mengendalikan harga kebutuhan pokok 33.9%, angka ini menegaskan jelang ramadhan dan lebaran 2022 harga kebutuhan bahan pokok kian melambung dan tidak terkendali. Nampaknya permasalahan ini menjadi langganan tiap tahun, padahal secara classic meningkatnya harga pangan dipicu oleh bertambahnya jumlah permintaan barang, naiknya permintaan terhadap barang tidak disertai dengan kesiapan pemerintah atas ketersedian barang. Sesuai hukum dasar ekonomi jika permintaan meningkat sedangkan pasokan barang terbatas, maka harga barang pasti mengalami peningkatan.

Hal ini terlihat minimnya pasokan minyak goreng dipasaran. Ketidakberdayaan pemerintah melawan mafia minyak goreng berujung pada pelepasan harga kepada mekanisme pasar. Sementara semua tahu, kelemahan mekanisme pasar berupa kebebasan yang tidak terbatas. Bila mitigasi supply dan demand tidak secara serius dilakukan dapat menyebabkan golongan miskin tambah terpuruk, kegiatan ekonomi tidak stabil, dan sistem pasar menjadi monopoli. 

Disinilah, pentingnya intervensi pemerintah berupa price control, dengan tujuan menetapkan harga maksimum (barang atau jasa tertentu). Jadi pembentukan harga pasar atau penentuan harga pasar tidak boleh diserahkan kepada mekenisme pasar, negar harus mampu melawan mafia dan menangkap pemain tersebut.

Sebagaimana ungkapan Mendagri beberapa waktu lalu, Pekerjaan ini perlu ditangani serius. Tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kerja keras dan kerja nyata satgas pangan dibawah kendali kepala daerah dalam hal ini Gubenur Lampung bersama Bupati/Walikota patut dinanti. Terutama langkah Satgas Pangan dalam mengendalikan harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan memadai dan tersedia dipasaran. Disinilah ketegasan hukum dinanti, Pemda tidak boleh berdamai dengan mafia apalagi berkaloborasi, keberpihakan terhadap masayarakat patut dinanti. 

Kedua, Lapangan Kerja mengurangi pengangguran (23.0%), penangangan wabah covid (14.1 %) dan pemerataan pendapatan (8.2%). Angka ini menunjukkan kebijakan Pemprov tidak sehat, situasi dua tahun terakhir mengakibatkan bertambahnya anggka kemiskinan, banyaknya PHK, penanganan covid yang parsial dan terlebih APBD tidak secara tegas diarahkan pada perbaikan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak terlambat namun juga tidak boleh dibiarkan, keadaan ini harus segera di mitigasi dan diambil langkah yang taktis dan strategis, situasi ditengah dimasyarakat harus diintervnsi melalui kebijakan dan program untuk memperbaiki keadaan yang kian memiskinkan masyarakat. 

B. Pilihan Presiden

Hasil survey berikutnya yang perlu dicermati terkait Pilihan Presiden yang menempatkan Prabowo Subianto (13.5%), Joko Widodo (13.3%), Ganjar Pranowo (12.1%,), Anies Baswedan (8%), dan Erick Thohir (1.4). Belum menjawab 43.1%. 

Anggka ini menujukkan bahwa Popularitas dan Elektabilitas sosok Prabowo Subiato yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Partai Gerindra berada diurutan teratas sebagai kandidat calon presiden 2024. Dari pilihan ini diketahui: Pertama, Tahun 2024 masa jabatan periode kedua Presiden Joko Widodo bakal habis, sesuai konstitusi Pasal tidak diperkenankan mencalonkan kembali sebagai Presiden. Lihat Pasal UUD 1945 berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. dikarenakan tidak dapat mencalonkan jadi wajar jika masyarakat menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto yang ditahun 2019 ikut serta sebagai calon presiden.

Kedua, sosok Prabowo Subianto dipilih sebagai top of mind karena dianggap mampu melanjutkan program-program strategis Presiden saat ini, dalam artian tidak terlalu lama beradaptasi dalam hal menentukan kebijakan, program prioritas berkelanjutan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Ketiga, sosok Probowo memiliki ketegasan, kharisma, berwibawa dan memliki karakter kuat dalam memimpin bangsa dan negara kedepan terutama menghadapi dinamika global yang kian rumit dan kompleks (beragam) hal ini nampak dari hasil survey (29.6%). 

Keempat, selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo dapat menunjukkan kinerja yang baik terlihat dari hasil survey sebesar 72%, hal ini terlihat pada kemampuan Prabowo menempatkan pertahanan negara disegani oleh negara lain, melakukan diplomasi pertahanan dan mampu menjadi mediator diantara kelompok garis keras. 

Kelima, sebagai ketua Partai Gerindra, sosok Prabowo Subianto mampu dan sukses menanamkan pondasi partai berupa: capital, kultural, sosial, dan simbolik sehingga konsolidasi demokrasi berjalan dengan baik (pusat dan daerah) dan kerja-kerja partai nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Dari kelima alasan tersebut, dapat dimaknai peluang Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 terbuka, unggul, dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat ketimbang calon yang lain.

C. Pilihan Partai

Hasil survei terhadap partai yang disukai oleh masyarkat Lampung, berupa: PDIP 38.4%, Gerindra 13.1%, Golkar 10.6%, PKB 7.6%, Demokrat 7.4%, Nasdem 4.3%, PKS 3.9%, PAN 2.3% dan PPP 1.1%, partai yang lain dibawah 1%. 

Dari hasil ini yang perlu dicermati adalah, Pertama, keberadaan PDIP yang teratas merupakan hal yang wajar karena dianggap partai pemerintah mulai pusat sampai ke-daerah, terlebih kinerja para Bupati dan Walikota yang diusung oleh PDIP juga menunjukkan kerja yang konkret: seperti di Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. 

Kedua, Keberadaan Gerindra di Posisi Kedua cukup mengejutkan sebagai partai yang minim kader sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, hanya berposisi sebagai partai pengusung kepala daerah mampu berada diperingkat kedua menunjukkan bahwa keberadaan kader partai baik sebagai anggota legislative dan pengurus partai mampu melaksanakan konsolidasi demokrasi, mendorong kebijakan yang pro terhadap rakyat dan melakukan kerja-kerja nyata untuk rakyat. 

Ketiga, yang mengejutkan keberadaan Golkar 10.6% dan PKB 7.6% berada diposisi ketiga dan keempat, angka ini menjadi kurang wajar bila dikomparasikan dengan keberadaan Gubernur Lampung sebagai Ketua DPD Partai Golkar dan Wakil Gubernur sebagai Ketua DPD Partai PKB, hasil survey ini memberikan simpulan bahwa elektabilitas keduanya menurun.

Menurunnya kepercayaan ini patut diduga dari 33 janji dengan slogan Lampung Berjaya menjadi alasan utama masyarakat enggan memilih dan menentukan pilihan. Belum terlambat dan tidak juga mundur untuk memulai, keduanya masih ada waktu, sisa masa jabatan masih dapat dimaksimalkan untuk kerja keras dan serius untuk rakyat, tidak perlu ngoyo menepati 33 janji untuk direalisasikan, cukup yang perioritas saja, bila tetap tak bisa cukup satu saja misalnya tuntaskan janji seperti: pertanian berjaya dari hulu sampai hilir.

Kesimpulan 

Public trust dan kebangkitan kesadaran kolektif warganegara dapat mengubah secara fundamental realitas sosial-politik, societal relation serta hubungan masyarakat dengan Negara (state-society relation). Realitas ini menuntut ditegakkan suatu sistem pemerintahan dan hukum bermartabat yang menegasikan kedaulatan ada di tangan rakyat, kemaslahatan rakyat adalah jangkar dari seluruh kebijakan yang diambil.

Penulis adalah Dosen HTN Fakultas Hukum Unila