Menjawab Hartono Dan Menunggu Jawaban Ridho

SAYA bergembira akhirnya ada yang menanggapi tulisan-tulisan saya sebelumnya. Saya senang karena masih ada ruang tradisi berpolemik seperti yang pernah dicontohkan para pendiri Republik ini di Bumi Lampung.


SAYA bergembira akhirnya ada yang menanggapi tulisan-tulisan saya sebelumnya. Saya senang karena masih ada ruang tradisi berpolemik seperti yang pernah dicontohkan para pendiri Republik ini di Bumi Lampung.
Dalam tulisan Mas Hartono Silalahi berjudul "Menepuk Opini Pilgub Lampung, Terpercik Ke Muka Sendiri", saya berharap masih ada ruang untuk membuat "catatan" tentang tulisan tersebut di RMOLLampung.com.
Meski, Mas Hartono masih menyusun tulisan tanggapan terhadap opini saya lanjutannya, ada empat poin yang perlu saya tanggapi terlebih dahulu, yakni :
Pertama, tentang keterkaitan antara dua cagub Lampung, M. Ridho Ficardo dan Arinal Djunaidi, dengan PT SGC dalam lintasan Pilgub 2014 dan 2018. Saya kira, soal itu, tidak penting lagi untuk dibahas karena sudah menjadi ilusi setiap orang.
Kedua, saya gembira bahwa Mas Hartono melihat ada perubahan hubungan antara Ridho dengan PT SGC menjelang tahapan pilgub. Penulis menduga pasti ada sesuatu yang terjadi?
Oleh karena itu, dalam tulisan saya (mohon dibaca kembali), saya meminta petahana bicara terbuka kepada publik tentang intervensi atau pembajakan yang konon dialaminya selama ini.
Saya tidak tahu apakah Mas Hartono juga sependapat bahwa penting bagi publik mengetahui dengan jelas perlakuan intervensi dan pembajakan apa yang selama ini dialami petahana jika benar itu ada?
Ketiga, saya membicarakan kasus Sinta baru beberapa hari ini ketika kembali gaduh. Saya tidak pernah membahas soal tersebut walaupun rumor itu sudah setahunan mengisi ruang media.
Tetapi benar saya pernah bertabayyun dengan pihak-pihak seperti tertuang dalam tulisan . Saya sudah katakan bahwa saya sampai hari ini belum mendengar informasi dari pihak yang dirugikan.
Bahkan dalam tulisan itu, saya meminta Ridho menempuh jalur hukum agar masalah ini menjadi terang benderang.
Saya tidak tahu apakah Mas Hartono sependapat bahwa tuduhan itu sebaiknya dibawa ke jalur hukum dan kita percayakan kepada institusi kepolisian agar kalau terbukti fitnah dapat dikenakan hukuman dan menjadi pelajaran di hari depan?
Sebaliknya jika terbukti itu fakta, ada juga konsekuensinya.
Keempat, terkait cerita saya di Partai Demokrat, secara prosedural sudah lama selesai melalui keputusan Mahkamah Partai, proses PAW DPR-RI adalah domain Ketum DPP dan bukan kewenangan ketua DPD. Ilustrasi Mas Hartono yang dramatis itu agaknya tidak relevan.
Sementara itu dulu catatan saya terhadap tulisan Mas Hartono sambil menunggu janji beliau untuk memberi tanggapan atas poin-poin lain dalam tulisan-tulisan saya sebelumnya.
Tabik Pun.
*) Alumni Pasca Sarjana FISIP UI