Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Beri Karpet Merah Kepada UMKM

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

UU Cipta Kerja memotong obesitas regulasi, mengurangi birokrasi, anti korupsi dan menciptakan lapangan kerja serta berpihak kepada UMKM.  


Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Talk Show Satgas Penanganan Covid-19 bertajuk 'Keseimbangan Baru Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi' Kamis (22/10).

"Jadi UU Cipta Kerja ini memotong obesitas regulasi, mengurangi birokrasi, mengurangi pungli, anti korupsi, menciptakan lapangan kerja, dan memberi karpet merah serta keberpihakan kepada UMKM,” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menjelaskan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Terutama mengenai penyediaan lapangan kerja bagi 13,3 juta orang yang belum mempunyai pekerjaan.

Dari jumlah masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tersebut, Airlangga merinci, masih ada 6,9 juta pengangguran, 3,5 juta pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan, serta 2,9 juta merupakan angkatan kerja baru.

Di bawah payung hukum UU Ciptaker, Airlangga meyakini penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kemudahan berusaha dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan baik.

"Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan perizinan berusaha dengan mengurangi kompleksitas akibat 'hyper regulation’ dengan mengubah pendekatan perizinan usaha yang berbasis izin menjadi berbasis risiko," ucapnya.

"Dengan kemudahan perizinan berusaha, UU Cipta Kerja turut mendukung pemberantasan korupsi dan pungli," demikian Airlangga Hartarto.