Menolak Disebut Mengekang Organisasi, Unila Buat Klarifikasi

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung (Unila), Prof Yulianto/ Ist
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung (Unila), Prof Yulianto/ Ist

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung (Unila), Prof Yulianto mengaku tidak ada organisasi mahasiswa di lingkungan kampus hijau Unila yang mati suri atau dikekang kebebasannya. Hal tersebut disampaikan langsung saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, (11/4).


Menurutnya, pemberitaan tentang kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila yang tidak turut serta dilantik pada Januari 2022 lalu, karena BEM tidak mengikuti mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Rektor (Pertor) Unila Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan.

“Kenapa BEM tidak jalan, karena pada saat akan dilakukan pemilihan BEM 2022, sudah kami informasikan bahwa sudah ada Peraturan Rektor yang mengatur organisasi kemahasiswaan, dan kami meminta agar digunakan mekanisme pemilihan sesuai dengan Pertor tersebut. Tapi tidak dilakukan. Oleh karena itu, pelantikan tidak bisa dilaksanakan jika tidak berdasarkan Pertor,” kata Prof Yulianto.

Lanjutnya, Pertor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) Nomor 155/U/1998 yang manjadi rujukan kelahiran BEM dan Peraturan Kemenristekdikti Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung. 

"Jadi semua aspek pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Unila sebagai perguruan tinggi harus berdasarkan peraturan yang ada. Peraturan tersebut yakni statuta Unila dan peraturan rektor sebagai turunan penjabaran dari statuta tersebut. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika termasuk rektor dan jajaran serta mahasiswa bertanggung jawab mematuhi peraturan yang berlaku yang ada di Unila," ujarnya. 

Lebih lanjut, kata Prof Yulianto pimpinan Unila sejak awal sudah melakukan upaya persuasif membuka dialog dengan pihak BEM Universitas untuk mengatasi masalah yang terjadi. Namun upaya-upaya yang dilakukan tidak menemukan titik temu. Rekomendasi dan saran-saran yang diberikan pihak universitas tidak diindahkan.

“Kita tidak membuat Pertor yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita sudah sesuai. Ada dasar hukum yang jelas, turunan-turunan hukum yang jelas,” tegasnya.