Menyoal Alih Fungsi Lahan GOR Saburai dan Elephant Park, Mungkinkah Berjaya? 

Illustrasi/RMOLNetwork
Illustrasi/RMOLNetwork

MEMBACA berita hangat terkait tukar-guling dan alih fungsi GOR Saburai dan Taman Gajah (Elephant Park) oleh Pemerintah Provinsi Lampung, menjadi tempat ibadah yang dilakukan oleh salah-satu pengusaha di Indonesia menjadi pembicaraan di beberapa group media social. Bukan pada pembangunan tempat ibadahnya yang dipersoalkan namun pada proses alih fungsi lahan, menurut hukum yang lebih menjadi perhatian utama. 

Dari penelusuran, rencana alih fungsi ini bermula di awal tahun 2020 tepatnya 6 bulan setelah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dilantik, mungkin dengan alih-alih melaksanakan misi pertama: “Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai maka rencana tersebut dilaksanakan. 

Akar masalah

Berdasrkan penelusuran alih fungsi lahan tersebut dilaksanakan bermula Surat Gubernur Lampung No. 451/0726/VI.02/2020 Perihal Pembangunan Masjid Al Bakrie yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tertanggal 28 Februari 2020. Adapun isi surat tersebut menginformasikan bahwa Yayasan Bakrie Amanah berencana akan membangun masjid yang termegah di Provinsi Lampung sebagai fungsi tempat ibadah dan pengembangan budaya Islam bertempat di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, yang saat ini lokasi tersebut telah ada Gelanggang Olahraga (GOR) Saburai dan Taman Gajah (elephant Park) milik Pemerintah Provinsi Lampung. Dasar pertimbangan Pembangunan masjid dibiayai seluruhnya oleh Yayasan Bakrie Amanah yang selanjutnya akan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Pendapat Hukum

Hemat penulis, dasar hukum dalam penghapusan asset Gelanggang Olahraga (GOR) Saburai dan Taman Gajah (Elephant Park) ini adalah: 

Menurut Pasal 331 ayat (1) Permendari Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Menegaskan Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk: a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Jadi berdasarkan aturan tersebut penghapusan asset Gelanggang Olahraga (GOR) Saburai dan Taman Gajah (Elephant Park), harus melalui persetujuan DPRD Provinsi Lampung, karena asset tanah dan bangunan yang akan dihapuskan diatas lima milyar rupiah. Persetujuan yang dimaksud dalam hal ini DPRD Provinsi Lampung terlebih dahulu wajib membentuk Pansus Pelepasan Asset kemudian DPRD melalui mekanisme Paripurna pelepasan asset. Dalam hal ini semestinya Gubernur dan DPRD belajar dari peristiwa tukar-guling di masalalu terhadap GOR Saburai dengan tanah di Kemiling di era Gubernur Sjahroedin yang akhirnya batal atau tidak terealisasi.

Membaca Pasal 67 ayat (7) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005, menyatakan setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara alih fungsi dalam peristiwa ini dari prasarana olahraga beralih fungsi menjadi tempat ibadah kegiatan lain di luar olahraga. Dan yang menjadi kurang wajar GOR Saburai ditukar dengan PKOR Way Halim. Dalam hal ini sangat tidak masuk akal sesama barang milik daerah ditukar guling (ruislag) peruntukannya padahal sama-sama sebagai tempat fasilitas olahraga. 

Menurut Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga. Pengertian Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.

Menurut Pasal 53 Permenpora NO. 7 2018, Tukar Menukar Barang Milik Negara dilaksanakan dengan pertimbangan salah satunya untuk adalah optimalisasi Barang Milik Negara. Tukar Menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan pihak: a. Pemerintah daerah; b. Swasta; dan seterusnya. Berdasarkan Peraturan tersebut dapat diketahui bahwa GOR Saburai dan Taman Gajah (elephant park) tidak dapat serta-merta dihapuskan. Bila pun harus dihapuskan dalam hal ini: Yayasan Al-Bakrie sebagai pihak yang menerima asset yang dihapuskan harus melakukan pergantian ditempat lain baik itu lahan yang lebih luas dan menyiapkan bagunan olahraga yang lebih lengkap dan modern sesuai dengan taksiran harga tanah dan bangunan yang dihapuskan saat ini. 

Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran di tahun 2019 dilaksanakan renovasi gedung olahraga (GOR) Saburai. Proyek tersebut bernilai 5,4 Milyar milik Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Proyek ini memiliki HPS Rp. 5.499.998.270 sebagai pelaksana adalah CV. Teguh Wijaya. Namun proyek tersebut baru berjalan 50% lalu diputus kontrak oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Alasan penghentian dikarenakan: Pertama, berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor: 028/3686/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Rekomendasi Persetujuan Peniadaan Prasarana Olahraga yang ditujukan Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Kedua, berdasarkan Surat Dinas Cipta Kerja dan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung No. 640/1162/V.03.1/2019, perihal Pemberhentian Pekerjaan Renovasi GOR Saburai dengan alasan rencana pembangunan Masjid termegah di Provinsi Lampung dan apabila perkerjaan tersebut dilanjutkan maka tidak bermanfaat. 

Simpulan

Dari padangan tersebut, ada beberapa saran yang perlu dilakukan adalah: Pertama, DPRD Provinsi Lampung sebelum memberikan persetujuan perlu membentuk Pansus Pelepasan Aset GOR Saburai dan Taman Gajah (Elephan Part). Sehingga dapat dijadikan alasan apakah DPRD Provinsi Lampung dapat menyetujui dan menolak memberikan rekomendasi tersebut. Kedua, penghentian proyek renovasi GOR Saburai yang telah terlaksana 55,73 % yang bersumber dari Dana APBD tahun 2019. Ketiga, Pengahapusan Aset GOR Saburai dan Taman Gajah (Elephant park) yang diganti dengan PKOR Way Halim secara hukum tidak dapat dibenarkan. Semestinya Pemerintah Daerah Provinsi tidak mengunakan PKOR Way Halim sebagai pengganti lahan dan bangunan namun mencari lahan yang lebih luas dan membangunnya terlebih dahulu untuk mengganti asset yang diambil alih..Keempat, GOR Saburai dan Taman Gajah (Elephant Park) merupakan space public atau icon public yang memiliki riwayat dan cerita panjang bagi tiap generasi yang ada di Bandar Lampung. 

Terakhir, sebelum pelepasan dilakukan perlu dipertimbangkan, diperhitungan secara cermat dan hati-hati karena pelepasan dan tukar guling objek tersebut sangat dekat dengan sensitivitas public. Jangan sampai niat baik membangun sarana ibadah dan menunaikan komitmen “berjaya”, mengorbankan ruang public, history dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-udangan, terimkasih.

Penulis adalah Ketua Jurusan HTN FH Unila