Meski Dinyatakan MP Tidak Sah, Ketua DPC Demokrat Lamtim dan Pringsewu Tetap Dapat SK

Seluruh Ketua DPC Demokrat se-Lampung saat menerima SK di DPP/Istimewa
Seluruh Ketua DPC Demokrat se-Lampung saat menerima SK di DPP/Istimewa

Sebanyak 15 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Lampung hasil Musyawarah Cabang (muscab) Maret 2020 telah menerima Surat Keputusan Kepengurusan masing-masing di DPP, Senin (4/6) kemarin.


"Seluruh Ketua DPC menandatangani pakta integritas," kata Ketua Demokrat Lampung Edy Irawan, Selasa (5/6).

Padahal ada dua muscab yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Partai (MP) yakni Lamtim dan Pringsewu. Keputusan itu adalah gugatan yang dimenangkan Plt Ketua DPC Lampung Timur (Lamtim) Yandri Nasir dan Plt Ketua DPC Pringsewu Juwita Zahara. 

Di mana, Ketua DPC Lamtim hasil muscab adalah   Anggota DPRD Lampung Muhammad Khadafi Azwar. Sementara Ketua DPC Pringsewu adalah Anggota DPRD Pringsewu Mira Anita

Saat ditanya soal gugatan di MP yang dimenangkan Yandri Nasir dan Juwita Zahara, Edy Irawan enggan memberikan tanggapan. 

Putusan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Perselisihan Internal Demokrat nomor 02/PIP-MPD/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ketua MP Nachrowi Romli dan Sekretaris Partoyo. 

Bunyi putusannya, menyatakan Muscab Lamtim dan Pringsewu tidak benar dan tidak sah, karena tidak melibatkan Yandri dan Juwita yang namanya terdapat di SK DPP Demokrat No: 77/SK/DPP.PD/DPC/IX/2020 tertanggal 20 September 2020.

Yandri Nasir dan Juwita bahkan mengaku pihaknya telah diminta oleh Direktur Eksekutif DPP Demokrat Sigit Raditya untuk menjalankan keputusan tersebut, dan mengkonsolidasikan kembali cabang masing-masing sambil menunggu surat dari Ketum AHY. 

Bendahara Demokrat Lampung Yozi Rizal mengatakan, dengan ditandatanganinya pakta integritas dan komitmen politik oleh ketua DPC terpilih, menegaskan bahwa mereka adalah ketua DPC yang ditetapkan. 

“Insya Allah, pelantikan akan dijadwalkan mulai minggu pertama pada September 2022. Pelantikan dilakukan berikut dengan kepengurusan yang sudah diajukan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung itu.