MK Akan Tetapkan Sidang Perkara Pilkada Lamsel

Tony-Antoni/Foto Ist
Tony-Antoni/Foto Ist

Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menetapkan jadwal sidang gugatan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Tahun 2020.


Hal ini, berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) MK, melalui link: https://s.mkri.id/simpp/ds/ARPK_600516da3c0e9_1610946266.pdf

Ansori, kuasa hukum Tony-Antoni mengajukan ARPK secara elektronik (e-BRPK) ke buku registrasi No. 61/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Desember 2020.

Tony-Antoni menduga terjadi pelanggaran selama proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lamsel.

"KPU Lamsel, kami nilai gagal menyalurkan puluhan ribu hak suara masyarakat dan harus bertanggungjawab atas carut-marut tersebut," kata Ansori, Senin (18/1).

Pria yang akrab disapa Gindha Ansori Wayka juga mengungkapkan bahwa KPU Lamsel tidak bersikap profesional sebagai penyelenggara pilkada. 

"Dengan sikap yang tidak profesional bukan hanya rakyat Lamsel yang dirugikan, tapi calon yang berkompetisi pun dirugikan" ungkapnya.

Dia berharap permohonan ke MK ini membuka lebar mata penyelenggara bahwa hak masyarakat dalam negara demokrasi itu sangat penting.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Ridho Erfansyah yang juga tim kuasa hukum Tony-Antoni.

"Pengembalian surat undangan C-6 untuk dalam jumlah yang sangat banyak menunjukkan ketidakprofesionalisme penyelenggara pilkada,"  katanya.

Ridho juga menyayangkannya carut-marut penyelenggaraan pilkada yang telah menelan miliaran rupiah tanpa diimbangi dengan fungsi pelayanan dan proses yang baik.

Salah satu tim pemenangan Tony-Antoni, Sugeng Kristianto menjelaskan gugatan bukan selisih suara, namun persoalan pelaksanaan pilkada yang diduga ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Ada 31 ribu lebih mata pilih tidak menggunakan hak pilihnya, dengan indikator terbesar adalah tidak menerima C6 (surat undangan memilih).

Selain itu, mata pilih dalam menggunakan hak pilihnya tidak dalam satu RT/RW jadi mengacak, maka ada pelanggaran 177B UU No.10 Tahun 2016, penyelenggara tidak memverifikasi data dan lainnya.

Kemudian, temuan lainnya, absensi (daftar hadir). Ada orang yang menggunakan hak pilih lebih dari satu dan ini terjadi secara masif.

"Maka, kami minta kotak suara yang ada di Kecamatan-kecamatan dibuka atas adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pasal 177A, B, C dan  178 A, B, dan C, UU No.10 Tahun 2016," katanya.

Sugeng memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu Lamsel yang telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pilkada Lamsel.

Advocat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke MK pada Jumat, 18 Desember 2020, pukul 22.56 WIB.

Tim kuasa hukum adalah Ansori, SH, MH; DR.Fedhli Faisal, SH, MH; Muhammad Ridho Erfansyah, SH, MH; Thamaroni Usman, SH, MH; Joharmansyah, SH; Ari Fitrah Anugrah, SH.

Mereka telah serahkan berkasnya kepada Panitera MK RI, Muhidin, SH, M.Hum dalam bentuk surat permohonan (pdf), permohonan (dock), identitas pemohon, daftar alat/dokumen bukti, alat bukti, SK penetapan paslon, dan surat kuasa.

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam buku pengajuan, permohonan pemohon elektronik (e-BP3) dan kelengkapan pemohonan pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pilkada.