MKKS Dukung Ombudsman Buka Pengaduan Sumbangan Dana Pendidikan

Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung, Suharto/Ist
Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung, Suharto/Ist

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi Lampung, Suharto mendukung Ombudsman membuka Posko Pengaduan Sumbangan Dana Pendidikan.


Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya untuk memperjelas persoalan, termasuk Peraturan Gubernur Lampung (Pergub) No. 61 Tahun 2020 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri.

Klik: Begini Cara Laporkan Sumbangan Dana Pendidikan Ke Ombudsman Lampung

"Secara prinsip kami mendukung karena itu merupakan salah satu bagian dari upaya untuk memperjelas keseluruhannya (persoalan) seperti apa," ujar Suharto, Rabu (10/3).

Ia mengatakan, secara umum Pergub tersebut telah dilakukan sosialisasi  ke publik atau orang tua siswa, terkait maksud atau tujuan serta manfaat dari peraturan ini.

Tetapi masih saja ada orang tua siswa yang tidak hadir dalam sosialisasi pergub ini, sehingga terjadi ketidak sepahaman (miss komunikasi).

Lanjut Suharto,  pihak MKKS sepakat bahwa di pergub tersebut esensinya adalah partisipasi atau sumbangan dari masyarakat terkait dengan pendanaan pendidikan. 

Tetapi untuk besaran dan waktu pembayaran tidak ditentukan, tergantung kesediaan dan kesiapan orang tua atau wali murid.

Kemudian untuk jumlah dana sumbangan sekolah tidak bisa disamakan dalam penarikan uang sumbangan, karena setiap  kondisi sekolah berbeda-beda baik dari segi fisik dan sosial.

"Jadi saya berharap jika ada keluhan sebaiknya langsung datang laporkan ke pihak yang bertanggung jawab, jangan sampai melaporkan pihak yang tidak tepat," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung Sulpakar mengatakan bahwa dirinya setuju dengan yang disampaikan oleh Ketua MKKS SMA. 

"Iya," singkatnya saat dihubungi Kantor Berita RMOLLampung.