Mustafa Divonis 4 Tahun, Uang Pengganti Rp17,1 Miliar dan Dicabut Hak Politik 2 Tahun

Pembacaan vonis Mustafa/ Faiza Ukhti
Pembacaan vonis Mustafa/ Faiza Ukhti

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp300 Juta, apabila tidak dibayar diganti kurungan selama tiga bulan.


Ketua Majelis Hakim Efiyanto menilai, Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. 

"Menjatuhkan putusan kepada terdakwa Mustafa 4 tahun kurungan dan denda Rp300 juta, apabila tidak dibayar diganti kurungan selama tiga bulan," kata Efiyanto dalam sidang agenda tuntutan, Senin (5/7).

Selain itu, Mustafa juga dibebankan uang pengganti Rp17,1 Miliar dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan terdakwa. 

Jika terdakwa tidak mampu membayar dalam satu bulan setelah putusan inkrah pengadilan maka harta bendanya dapat disita okeh jaksa dan jika tidak mencukupi dipidana selama dua tahun

 "Pidana tambahan pencabutan hak politik terdakwa selama dua tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya," tambahnya. 

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Mustafa selama lima tahun kurungan penjara dan denda Rp400 Juta subsider empat bulan kurungan. 

JPU KPK juga menuntut uang pengganti Rp24,6 Miliar dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan terdakwa dengan ketentuan jika tidak mampu membayar dalam satu bulan setelah putusan inkrah pengadilan maka harta bendanya dapat disita okeh jaksa dan jika tidak mencukupi dipidana selama dua tahun. 

Kemudian, menuntut pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok. 

Mustafa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.[R}