Mustahil Diberantas, Apdesi Lampung Usul Politik Uang Dilegalkan

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 dan penandatanganan nota kesepahaman antara bawaslu dan Stakeholder Daerah Provinsi Lampung/Faiza
Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 dan penandatanganan nota kesepahaman antara bawaslu dan Stakeholder Daerah Provinsi Lampung/Faiza

Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung menilai politik uang sudah mendarah daging dan tidak bisa diberantas. Sehingga, mengusulkan agar politik uang dalam pemilu dilegalkan saja.


"Dari pemilihan RT, kepala desa sampai yang lebih tinggi, politik uang itu tidak bisa hilang karena sudah mendarah daging," kata Ketua DPD APDESI Provinsi Lampung Suhardi Buyung dalam sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilu 2024 di Hotel Horison, Kamis (8/9).

Buyung menjelaskan, jika ingin memberantas politik uang, maka harus dilakukan dari atas, bukan dari bawah. Aktornya lah yang harus ditangkap.

Menanggapi pernyataan itu, Akademisi Hukum Administrasi Universitas Lampung Hieronymus Soerjatisnanta mengakui jika keinginan untuk bebas dari politik uang hanya mimpi. Tapi, ada hal-hal yang harus dibangun untuk mencegahnya.

"Yang perlu dibangun adalah rasional jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Kalau tidak dibangun rasionalitas itu, kebanyakan nanti yang muncul politisi dadakan," katanya.

Akademisi Ilmu Pemerintahan Unila Robi Cahyadi  menambahkan, politik uang sebenarnya dilegalkan oleh negara dengan cara calon boleh memberikan bahan kampanye dengan nilai maksimal tertentu.

"Periode sebelumnya boleh memberikan barang dengan harga maksimal Rp25 ribu, kemudian jadi Rp60 ribu. Dan tidak ada aturan satu orang hanya bisa ambil satu. Setelah ini mungkin naik karena BBM juga naik," katanya.

Tapi, lanjut Robi, hal itu ada aturannya dan diawasi oleh Bawaslu. Meski sulit diberantas, politik uang tetap harus dilawan, jika tidak, anggota dewan atau kepala daerah yang terpilih nantinya hanya orang-orang kaya.