Obyek Sita Harus Disertai Keinganan Keras Para Bupati untuk Tarik Kembali Uang Negara

Sugiarto Wiharjo alias Alay/Ist
Sugiarto Wiharjo alias Alay/Ist

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan Penilaian Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara bersama dengan KPKNL Bandar Lampung dan KPKNL Metro.


Dalam penilaian tersebut terdapat 18 Barang Rampasan Negara berupa tanah dan tanah beserta bangunan milik terpidana korupsi Sugiarto Wiharjo alias Alay yang 15 barang rampasan terletak di Kota Bandar Lampung serta Kabupaten Pesawaran yang menjadi wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung. 

Selain itu terdapat 5 Barang sitaan berupa tanah dan tanah beserta bangunan milik terpidana korupsi mantan Bupati Lampung Timur Alm. Satono yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti. 

Penilaian Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara itu mendapat tanggapan Amrullah, S.H., selaku Kuasa Hukum Keluarga Alm. Satono. 

Menurut Amrullah, sejatinya yang menjadi obyek sita dalam putusan 510/pid.sus/2014 bukan obyek milik Alay semata.

"Tetapi menjadi obyek sita persamaan dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) senilai Rp500 miliar," ujar Amrullah kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (7/6).

Obyek sita lanjut Amrullah bukan termasuk penetapan sita eksekusi dalam perkara perdata antara Alm. Satono dengan Alay.

"Jadi harus ada keinginan keras dari para bupati yang terkena imbas penyimpanan dana APBD nya di Bank Tripanca setiadana," ujar Amrul.

Amrullah menyebutkan, APBD Lampung Timur senilai Rp 106 miliar, APBD Lampung Tengah senilai Rp 20 miliar dan APBD Lampung Utara Rp 18 miliar yang belum tersentuh oleh Kejaksaan Agung.

"Karena obyek sita yang termasuk dalam putusan pidana tidak pernah laku dalam beberapa kali lelang," tambah Amrul.