OJK Goes to Lampung, Bahas Manfaat dan Risiko Pinjol 

Kepala Kantor OJK Lampung Bambang Hermanto/Repro
Kepala Kantor OJK Lampung Bambang Hermanto/Repro

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan OJK Goes To Lampung dengan Webinar Financial Technology Peer To Peer Lending dengan topik bahasan Pinjaman Online (Pinjol)- Manfaat dan Risiko Bagi Masyarakat, Kamis (21/10). 


Kepala Kantor OJK Lampung Bambang Hermanto mengatakan, webinar ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait alternatif akses pendanaan bagi pelaku usaha di sektor informal dan UMKM. 

Webinar ini menghadirkan tiga narasumber yakni Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Tris Yulianta, Sekretaris Satgas Waspada Investasi Pusat Irhamsah dan CEO Platform Lahansikam Ade Sumaryadi. 

Bambang mengatakan, saat ini sudah dibentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan perjanjian kerja sama antara OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sebagai komitmen pemberantasan pinjol. 

"SWI memberikan edukasi pada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar di OJK, pencegahan, melakukan cyber patrol, pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal," ujarnya. 

Kemudian, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjol dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal. 

Ia menjelaskan, per tanggal 6 Oktober 2021, yang terdaftar dan berizin di OJK ada 106 penyelenggara dengan rincian 98 telah mendapatkan Izin Usaha dan 8 Terdaftar.

Salah satu Fintech Lending (pinjol) berizin yang telah beroperasi di wilayah Lampung dan berkantor pusat di Kota Bandar Lampung adalah PT Lampung Berkah Finansial Teknologi atau lebih dikenal di masyarakat dengan nama Fintech Lending Lahansikam.

Fintech Lending yang telah berizin dan terdaftar di OJK telah dilakukan proses pendaftaran dan perizinan yang ketat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK (POJK) No.77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

Manfaat bertransaksi dengan Fintech Lending yang berizin di OJK adalah telah diatur kapabilitas perusahaan tersebut meliputi integritas dan kompetensi pengurus, kemampuan permodalan, kemampuan Teknologi Informasi, pengaturan mekanisme penetapan bunga dan denda, tata cara penagihan serta perlindungan konsumen.

"Demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi agar masyarakat yang ingin menggunakan jasa Fintech Lending/Pinjol menggunakan layanan yang telah berizin dan terdaftar di OJK," ujarnya.

Sementara itu, untuk mengetahui Fintech Lending yang terdaftar dan berijin di OJK, dapat ditanyakan melalui Kontak OJK 157 atau melalui Whatsapp : 081157157157 dan website OJK yakni www.ojk.go.id atau link bit.ly/daftarfintechlendingOJK.

Bambang melanjutkan, OJK melalui Tim SWI selama ini juga telah melakukan langkah tegas dalam memberantas kegiatan Pinjol iIlegal. Secara preventif, pihaknya baik memberikan edukasi kepada masyarakat, bekerjasama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO), Bareskrim POLRI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam melakukan Cyber Patroli kepada aplikasi pinjol illegal serta menindaklanjuti terhadap pertanyaan atau pengaduan yang masuk melalui media komunikasi OJK. 

Sementara menggunakan langkah represif dengan melakukan penutupan 4.874 akun pinjol. Tahun 2021 ini telah ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store dan Youtube, Facebook hingga Instagram. 

Guna menekan, adanya Pinjol ilegal OJK juga telah melakukan moratorium atau penghentian penerbitan izin untuk Fintech Lending sejak awal tahun 2020 dan bersama KOMINFO telah bekerjasama dengan pihak Google untuk tidak mengakomodasi layanan pinjaman online yang tidak berizin dan terdaftar di OJK.

Selain itu, OJK Lampung beserta Polda Lampung telah melakukan koordinasi baik dalam tataran pimpinan hingga tim teknis untuk melakukan identifikasi, penyelidikan dan penindakan di lapangan bila ditemukan adanya indikasi kegiatan Pinjol ilegal. 

"Kami harap masyarakat yang menjadi korban agar dapat melapor kepada aparat penegak hukum agar mempermudah dalam melakukan penindakan atas maraknya Pinjol iIlegal tersebut, sehingga menghindari semakin banyaknya korban," pungkasnya.