Ombudsman Lampung Ingatkan Pemda Awasi Penyelenggaraan Pemilihan Kades

Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf/Ist
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf/Ist

Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung ingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa (kades) dan prosedur pemberhentian perangkat desa. Hal tersebut dikarenakan Ombudsman menerima laporan masalah itu.


Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kades menjadi salah satu tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota. 

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

”Maka, menjadi tugas panitia pemilihan tingkat kabupaten untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kades. Bahkan apabila terjadi permasalahan, panitia pemilihan di kabupaten/kota bertugas memfasilitasi,” kata Nur Rakhman Yusuf, Senin (11/7).

Menurutnya, salah satu contoh laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman terkait seleksi tambahan yang dilakukan kepada bakal calon yang lebih dari 5. Jadi apabila bakal calon kades lebih dari 5, maka akan dilaksanakan seleksi tambahan. 

“Terkait dengan seleksi tambahan ini saya mengingatkan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur lebih teknis,” ujarnya. 

Selain laporan itu, Ombudsman juga menerima banyak laporan pemberhentian perangkat desa oleh kades yang baru terpilih. Dalam ketentuan, dijelaskan perangkat desa diberhentikan karena sejumlah alasan, misalnya usia telah genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau melanggar larangan sebagai perangkat desa.

“Pemberhentian perangkat desa harus mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, seperti kades harus berkonsultasi kepada camat terlebih dahulu, dan memberikan rekomendasi tertulis baru kemudian kepala desa. Jika tidak dilaksanakan, maka bupati dapat memberikan sanksi kepada kades," jelasnya. [R[