Ombudsman Lampung Terima 10 Laporan PPBD, 1 Laporan Masih Diproses 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf/Ist
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf/Ist

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung telah menerima 10 laporan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 pada tingkat SD, SMP, dan SMA. 


Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan keluhan masyarakat dalam PPDB yakni pelaksanaan jalur zonasi, dan jalur prestasi. 

"Keluhan berupa penolakan pendaftaran karena tidak melengkapi persyaratan berupa KK yang belum 1 tahun, penentuan jarak yang tidak sesuai, persyaratan surat akreditasi sekolah yang tidak dilegalisir," kata Nur Rakhman Yusuf, Selasa (2/8). 

Menurutnya, dari 10 laporan masyarakat terkait PPDB, 9 laporan telah terselesaikan dan 1 laporan sedang dalam proses pemeriksaan karena ditangani melalui jalur regular. 

“Satu laporan belum selesai melalui mekanisme reguler karena Pelapor menginginkan adanya kejelasan terkait pemaknaan jalur non akademik yaitu berjenjang,” ujarnya.

Nur Rakhman Yusuf juga mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung dan sekolah yang telah tanggap dalam menyelesaikan setiap permasalahan terkait PPDB yang dikeluhkan masyarakat melalui koordinasi via telepon. 

“Kami menilai disdikbud dan sekolah kooperatif dengan cepat menindaklanjuti laporan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga permasalahan dapat terselesaikan,” jelasnya.