PAN dan PPP Gabung Golkar Karena Tak Punya Figur dan Elektabilitasnya Standar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diapit Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa/ Ist
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diapit Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa/ Ist

Posisi PAN dan PPP yang tak begitu dominan dalam percaturan politik Indonesia menjadi satu alasan terbentuknya Koalisi Bersatu.


Begitu pandangan pendiri lembaga suvei KedaiKOPI Hendri Satrio, yang disampaikan dalam diskusi virtual Polemik bertajuk "Kasak Kasuk Koalisi Partai dan Capres 2024", Sabtu (14/5).

Sosok yang kerap disapa Hensat ini menjelaskan, sepintas publik akan memaknai PAN dan PPP akhirnya memilih mendekat ke Partai Golkar karena mendapat kesepakatan yang menguntungkan.

"Menurut saya, yang paling mungkin ada hal-hal yang mudah dicapai dari dua parpol ini (PAN dan PPP)," kata Hensat.

Sebagai contoh kesepakatan yang mungkin saja terjadi antara ketiga parpol tersebut, menurut Hensat adalah mencapai kemenangan yang sesuai dengan target masing-masing partai.

Misalnya, disebutkan Hensat, dengan melihat tingkat elektabilitas PPP yang terancam tak lolos di Pileg 2024 karena pada tahun 2019 lalu perolehan suaranya hanya sekitar 4 persen.

"PPP yang kemarin (Pemilu 2019) hanya 4 koma sekian persen, kemudian sekarang merapat ke Golkar. Apakah untuk menyelamatkan partainya atau tidak, itu masih misterius," tuturnya.

Sementara bagi Golkar dengan memiliki elektabilitas yang masih tinggi, di mata Hensat memiliki kelebihan. Karena, mereka memiliki daya tawar karena hal itu, khususnya untuk mengajukan capres yang disiapkannya.

"Kalau PAN kan kadernya masih dipupuk, seperti Mas Eko Patrio, Mba Desy Ratnasari, Pasha Ungu, memang masih dipupuk, belum saatnya muncul di level nasional. Apalagi PPP, belum ada tokoh sentral," katanya.

"Sehingga (Golkar), lebih mudah berbincang dengan dua parpol ini ketimbang misalnya Mas AHY (Ketum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono) yang sudah memiliki preferensi politik tertentu," tandas Hensat.