Panitia Muktamar Bidang Akomodasi Peserta Somasi Kemenag Lampung

Ruang PTSP Kemenag Lampung/ ist
Ruang PTSP Kemenag Lampung/ ist

Menjelang Muktamar NU ke-34, Panitia Muktamar Bidang Akomodasi Peserta melayangkan somasi pada Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Lampung.

Pasalnya, Kemenag Lampung telah membatalkan perjanjian tentang pengunaan Gedung Asrama Haji yang akan digunakan untuk pemondokan Muktamirin (sebutan peserta Muktamar NU).

Menyikapi hal tersebut, Kanwil Kemenag Lampung langsung membantah terkait adanya isu penarikan izin atas penggunaan Gedung Asrama Haji Rajabasa, Kota BandarLampung untuk Muktamirin.

"Tidak benar, Kanwil Kemenag Lampung tidak menarik izin penggunaan Gedung Asrama Haji untuk pemondokan muktamirin sebagaimana diungkapkan Haidir Bujung (Koordinator Bidang Akomodasi Peserta Muktamar NU," kata Kasubag Umum dan Humas Indri Hapandi, Rabu (15/12).

"Kronologi peristiwa berawal dari Haidir Bujung yang menghubungi Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Lampung secara lisan untuk pemakaian asrama haji," tambahnya.

Kemudian, tidak lama dari itu panitia daerah Muktamar NU langsung mengirimkan surat permohonan secara resmi terkait penggunaan Gedung Asrama Haji ke Kanwil Kemenag Lampung melalui PTSP.

"Kabid PHU melapor kepada Kakanwil terkait adanya pesanan penggunaan Gedung Asrama Haji di Rajabasa secara lisan atas nama Haidir Bujung, pada kesempatan tersebut Kakanwil memberikan arahan untuk mengakomodir pihak-pihak yang akan menggunakan Asrama Haji sepanjang sesuai dengan regulasi yang berlaku," jelas dia.

"Tidak lama dari itu Kabid PHU menghubungi saudara Haidir Bujung terkait arahan Kepala kanwil tersebut dan menyampaikan bahwa Gedung Asrama Haji akan digunakan secara bersamaan, baik permohonan saudara Haidir Bujung maupun dari panitia daerah Muktamar NU," ujar Indri.

Lanjutnya, dari komunikasi via telepon tersebut, saudara Haidir Bujung ingin menggunakan seluruh gedung yang ada di Asrama Haji beserta fasilitasnya dan menolak tawaran penggunaan 2 gedung dengan kapasitas kurang lebih 300 orang yang telah ditetapkan kemenang.

"Dia bahkan mengancam Kanwil Kemenag Provinsi Lampung akan disomasi dan membuat press release ke media, baik lokal maupun nasional terkait penarikan izin penggunaan Asrama Haji, jika keinginannya tersebut tidak diakomodir oleh Kanwil Kemenag Lampung," tegasnya.

Namun, pada prinsipnya Kanwil Kemenag Lampung tetap mendukung penuh dan siap mensukseskan agar terselenggaranya Muktamar NU di Provinsi Lampung, serta berkomitmen untuk tidak terlibat dalam dinamika politik yang ada di ormas NU.

Untuk diketahui muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 25 Desember 2021.