Pelaku Tender Lebih Takut KPK Daripada KPPU, Ini Sebabnya

Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ukay Karyadi mengatakan, para pelaku terder lebih takut dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) daripada KPPU.


Hal ini dikarenakan pelaku penyimpangan tender lebih
takut terkena pidana ketimbang jerat denda.

Menurutnya, jika tender melakukan persengkongkolan maka
akan didenda paling kecil Rp 1 miliar dan maksimal Rp 25 miliar. Namun, jika
tender melakukan persengkongkolan dan juga korupsi maka akan dipidanakan.

"Aturan sanksi ada dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang
larangan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat. Sanksi administratif
pada pasal 47, sanksi pidana pasal 48 dan pidana tambahan 49," jelas Ukay saat
acara diskusi publik menyikapi permasalahan dan penyelesaian hukum dalam
persekongkolan tender, yang digelar di Auditorium Prof. Abdul Kadir Muhammad, Gedung
A Lantai 1 Fakultas Hukum Unila, Selasa (25/2).

Tambahnya, ada 3 bentuk persekongkolan tender yaitu
horizontal, vertikal serta vertikal dan horizontal.

Horizontal persekongkolan yang terjadi antara sesama
peyedia barang/jasa yang bersaing.

Vertikal yaitu persengkongkolan yang terjadi antara salah
satu penyedia barang/jasa dengan pihak yang berkaitan dengan pembeli kerja.

"Vertikal dan horizontal merupakan persengkongkolan yang
terjadi antara beberapa penyedia barang/jasa dan juga dengan panitia tender,"
jelasnya.

Lanjutnya, perkembangan perkara KPPU dari 2000 sampai 2019 ada 413 perkara. Perkara tender menempati posisi tertinggi 67,55%, perkara non tender 22,52%, perkara merger 9,44% dan perkara kemitraan mencapai 0,48%.

"76,27% itu laporan, 13,80% inisiatif, 9,44% merger, 0,48% kemitraan," ujarnya.