Pelapor Cabut Gugatan, BPN Pesawaran Belum Alihkan Lahan

Abdullah Fadri Auli/Foto Ist
Abdullah Fadri Auli/Foto Ist

Abdullah Fadri Auli merasa sangat aneh dengan keputusan BPN Kabupaten Pesawaran belum mengalihkan lahan SHM No.0811 milik almarhum suami kliennya tanpa ada perintah pengadilan.


Pihak yang dijadikan alasan BPN Pesawaran tak kunjung mengalihkan lahan, Yulia Fitriati sudah mencabut gugatannya pada sidang di PN Tanjungkarang, Selasa (20/10).

"Tak ada gugatan lagi, BPN Pesawaran seharusnya sudah bisa mengalihkan lahan milik kliennya," ujar Aab, panggilan Abdullah Fadri Auli dari AFA Law Firm, kepada RMOLLampung, Kamis (22/10).

Dijelaskannya, menurut ketentuan Permen ATR No.13 Tahun 2017, pasal 13, ayat 2, dikatakan bahwa blokir bisa diperpanjang atas perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.

"Pertanyaannya, ada gak perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan untuk memblokir lahan tersebut," tanyanya. Dia curiga ada apa-apanya karena banyak keanehannya.

Apalagi, kata Aab, kliennya adalah pewaris Golongan 1 lahan SHM No.0811. Dia merasa aneh BPN Pesawaran menahan atas pertimbangan adanya klaim dari pewaris Golongan 2.

Dijelaskannya, dalam ketentuan soal waris pada KUHPerdata, kata Aab, selama masih ada Golongan 1, maka Golongan 2, 3 dan 4 otomatis tidak berhak atau tak memeroleh hak waris jika masih ada Golongan 1

Dia merencanakan akan mengambil langkah hukum terkait hal ini ke Kanwil BPN Lampung, BPN RI, Kementerian Agraria, dan berbagai langkah hukum lainnya demi hak kliennya.

Mantan anggota DPRD Lampung itu juga tengah mengkaji surat warisan yang jadi dasar Yulia Fitriati dan lainnya mengajukan memblokir lahan kliennya berdasarkan surat keterangan Lurah dan Camat Wayhalim pada tahun 2015.

Kliennya, Endang Retna Juwita, kata Aab, sampai suaminya meninggal tahun 2015 isteri sah satu-satunya Ibrani Sulaiman. "Jelas haknya, tapi kenapa dihalang-halangi peralihan lahannya," kata Aab.

Menurut Dr. Eddy Rifai, SH, MH, Kepala BPN Kabupaten Pesawaran Nurus Sholichin dapar dipidana ataa dugaan lenyalahgunakan wewenangnya dengan memblokir sertifikat tanah milik seorang janda.

"Pemblokiran yang tidak sesuai Peraturan Menteri Agraria dapat dipidanakan sesuau Pasal 424 KUHP," kata Dr. Eddy Rifai, SH, MH kepada RMOLLampung, Jumat (15/10).

“Jika BPN ini melakukan pemblokiran tidak sesuai dengan undang-udang, maka kepala BPN dapat dilaporkan menyalahgunakan wewenang sebagaimana Pasal 424 KUHP,” ujarnya.

Eddy Rifai juga menerangkan dalam Peraturan Menteri Agraria pemblokiran hanya dapat dilakukan oleh BPN satu kali dalam tempo 30 hari.

Kemudian, blokir dapat diperpajang apabila ada putusan penetapan pengadilan. “Dengan tidak adanya putusan atau penetapan pengadilan, blokirnya sudah tak berlaku lagi,” jelasnya.