Gedung pelayanan eksekutif Rumah Sakit Abdul Moeloek berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial. Pasalnya pelayanan tersebut tidak dapat ditanggung oleh BPJS.
- Gelar Rakernas II, DPP PKHI: Hipnotis Profesi Mulia
- RSPBA Lampung Nihil Rawat Pasien Covid-19
- KPK Diminta Awasi Kebocoran Vaksin Covid-19 Mandiri
Baca Juga
Fasilitas pelayanan eksekutif juga berbeda dari layanan lain di RS Abdul Moeloek. Di gedung yang baru diresmikan pada Jumat (25/11) lalu oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memiliki fasilitas seperti pelayanan rawat jalan eksekutif yang diberikan oleh dokter spesialis.
Terdapat juga pelayanan rawat inap yang terdiri dari tiga kamar president suite dan kima kamar VVIP yang dilengkapi dengan ruang tindakan, kamar operasi mini, ruang hemodialisa serta High Care Unit (HCU).
Pada lantai tiga telah disiapkan layanan klinik dermato estetika, klinik THT, klinik gigi dan mulut, klinik mata, klinik nyeri, klinik jantung pembuluh darah dan instalasi medical chek up.
Direktur RS Abdul Moeloek, dr Lukman Pura mengatakan pelayanan eksekutif dapat diakses oleh masyarakat umum bukan BPJS. Saat ini pihaknya masih melakukan kajian terkait tarif layanan.
"Tarif masih di kaji oleh wadir keuangan. Karena ini untuk pasien umum bukan pasien BPJS," kata dr Lukman Pura, Selasa (29/11).
Menurutnya, RS Abdul Moeloek membuka layanan eksekutif lantaran adanya permintaan dan market. Sehingga dibuatlah layanan eksekutif tanpa BPJS.
"Sebagian dari masyarakat yang lain mengharapkan pelayanan lain. Masak sektor swasta yang menerima dan menikmati. Jadi kita kaji dan garap," ujarnya.
Lebih lanjut, saat ini pelayanan eksekutif masih tahap persiapan. Direncanakan 1 Desember 2022 bisa menerima pasien umum tanpa BPJS.
"Kemarin sudah ada yang mau datang tapi belum diterima, karena masih ada penyesuaian peralatan dan tarif," jelasnya. 
- Positif Covid-19, Rektor Itera Dirawat di RS Abdul Moeloek
- Awal Tahun 2021, Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 135 Orang
- Ingin Beri Layanan Paripurna, Puskesmas Simpur Bantuk Pokja Wash In HCF
