Pembangunan Flyover Sultan Agung Rugikan Pedagang

Warga yang terdampak pembangunan flyover di Jalan Sultan Agung Kedaton, Bandarlampung merasa dirugikan. Pasalnya mereka tidak memperoleh ganti rugi lahan dan usahanya terancam mati.


Zulfahmi, pemilik kedai buah mengaku tidak setuju dengan adanya pembangunan flyover.

"Tidak ada sosialisasi. Akhir tahun 2019, pihak kelurahan hanya membagikan surat yang berisi setuju tidak dengan pembangunan flyover," jelasnya, Rabu (17/6).

Namun pembangunan flyover tetap dilakukan, hingga sekarang dalam proses peluasan jalan.

"Otomatis kedai buah saya ini bisa kegusur. Padahal kedai ini andalannya, tidak ada yang lain," ujarnya.

Zulfahmi mengakui telah berdagang buah sejak tahun 2000. Menurutnya dengan adanya pembangunan flyover di tengah pendemi Covid-19 semakin memperburuk usahanya.

"Pembangunan flyover ditambah Covid-19, istilahnya sudah jatuh dari tangga, ketimpah tangga pula. Pemerintah Kota Bandarlampung juga tidak memberikan ganti rugi," jelasnya.

Ia berharap Wali Kota Bandarlampung, Herman HN bisa memberikan solusi, dan memikirkan nasibnya.

"Kita pedagang kecil ini mohon sama pemerintah atau pak walikota bagaimana solusinya, jalan terbaiknya. Jadi pikirin juga masyarakat kecil," ujarnya.

Hal sama juga dirasakan oleh Afdal pemilik tokoh kerajinan rotan. Menurutnya dengan adanya flyover bisa mematikan usahanya.

"Omset saya jelas turun drastis. Bukannya turun tapi habis. Dengan adanya Covid-19 saja omset menurun 70-80 persen. Apalagi ditambah flyover, bisa-bisa tinggal 10 persen," jelasnya.

Menurutnya, ia pernah mengajukan penolakan pembangunan flyover ke kelurahan, namun mereka angkat tangan. "Saya juga pernah ke dinas PUPR, namun tetap saja tidak ada jalan," ujarnya.

Afdal juga mengaku tidak menerima uang ganti rugi dari pemerintah. "Tidak ada kompensasi dari pemerintah apa gitu bagi-bagi uang debu lah istilahnya," ujarnya.

Ia berharap Pemkot bisa bijaksana dalam mengeluarkan keputusan. "Kita minta kompensasi karena tempat usaha kita mati," jelasnya.