Pembangunan Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Mangkrak

Pembangunan perkantoran Pemkab Pesisir Barat mangkrak/ Eva Gustina
Pembangunan perkantoran Pemkab Pesisir Barat mangkrak/ Eva Gustina

Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) yang hingga kini belum juga usai serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang mengalami defisit, berdampak besar terhadap pengalokasian anggaran pembangunan komplek perkantoran pemkab menjadi mangkrak.


Kondisi tersebut secara otomatis ikut berpengaruh terhadap progres pengerjaan proyek multiyears dimaksud yang berada di tengah-tengah ibukota kabupaten, Kecamatan Pesisir Tengah.

"Hingga saat ini berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh tim konsultan, progres pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesibar yang dikerjakan oleh PT. Jaya Konstruksi (Jakon) per Juli lalu mencapai 53 persen dari total pagu anggaran yang mencapai Rp191 Milyar lebih," ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesibar, Murry Menako, mendampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Jalaludin, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (13/9).

Murry menjelaskan dalam pembangunan tersebut pada dasarnya Pemkab Pesibar merencanakan tiga tahun anggaran. Pada Tahun 2019 lalu planning anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp20 Milyar. "Pada saat itu yang terealisasi hanya sebesar Rp10 Milyar, pada tahun itu merupakan jadwal pelaksanaan Pemilu," jelasnya.

Sedangkan pada Tahun 2020, lanjut Murry, dalam planningnya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp80 Milyar dan terealisasi sebesar Rp50 Milyar.

"Tahun 2021 ini pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesibar hanya dianggarkan sebesar Rp33 Milyar dari planning anggaran sebesar Rp100 Milyar. Sedangkan APBD-Perubahan nanti hampir bisa dipastikan bahwa pengalokasi anggaran untuk pembangunan dimaksud tidak bisa dilakukan," paparnya.

"Saat ini pelaksana masih kerja, namun mengerjakan finishing pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelumnya," imbuhnya.

Masih kata Murry, sejak Tahun 2019 hingga 2021 kebutuhan anggaran pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesibar tidak terpenuhi secara maksimal.

"Penyebabnya pelaksanaan pemilu pada Tahun 2019 menyebabkan banyak anggaran yang dialihkan sehingga realisasi tidak sesuai dengan yang sudah masuk dalam planning, ditambah pandemi Covid-19 sejak 2020 sampai 2021 belum juga usai membuat APBD defisit yang mengharuskan dilakukannya refocusing anggaran," bebernya.

Dia menandaskan, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak PT. Jakon sebagai perusahaan pelaksana untuk melakukan beberapa pilihan ihwal pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesibar ditengah pandemi sesuai dengan anjuran pemerintahan.