Pembatasan Pergerakan Orang Dalam Kota Untuk Hindari PSBB

Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan Bandarlampung ditetapkan zona merah karena beberapa indikator.


Seperti Kota Bandarlampung sangat terbuka dekat dengan pelabuhan, jumlah penduduk juga tergolong besar dan jumlah orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) cukup besar.

"Zona merah sebetulnya bertujuan untuk membuat perlakukan berbeda dan lebih serius dalam melakukan langkah-langkah, salah satunya mengurangi mobilisasi penduduk baik yang datang dari luar ataupun yang bergerak di dalam meski ini sudah dilakukan," kata Fahrizal usai rapat koordinasi di Posko Terpadu Percepatan Penangana Covid-19, Rabu (29/4).

Ia juga akan mendorong Bandarlampung dalam melakukan pembatasan pergerakan orang di dalam kota, misalnya dengan penutupan jalan tertentu, agar masyarakat sadar kalau saat ini sudah zona merah sehingga harus banyak berdiam di rumah.

"Kita harus menyakinkan di tempat tertentu berkumpul seperti di pasar masih banyak penjual pembeli ramai, perlu dilakukan sosialisasi kalau pun terpaksa harus menaati aturan, agar mengurangi transmisi lokal," jelasnya.

Menurutnya kalau bisa menekan transmisi lokal mudah-mudahan yang terkena menurun dan bisa kembali ke zona hijau.

"Tapi kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang serius akan meningkat terus, kita tidak harapkan akan ikut PSBB, sehingga kita harus kerja keras, pemerintah kota harus bekerja keras supaya bisa menekan jumlah orang yang terjangkit," ujarnya.

Menurutnya, apabila masyarakat tidak mengindahkan dan mendukung peraturan pemerintah terkait pencegahan Covid-19, akan kena sanksi tegas.

"Ada sanksi tegas sesuai KUHP pasal 212, 216, 218 setiap orang tidak mendukung dan mengindahkan bisa kena hukum, lalu bisa kena UU karantina," kata Fahrizal Darminto.

Berdasarkan Pasal 212 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan pasal 216 ayat (1): barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 218 KUHP: Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.