Pemblokiran Pantai Queen Artha, Tim Kuasa Hukum Donny Merasa Janggal

Resmen Kadapi/Foto Ist
Resmen Kadapi/Foto Ist

Advokat Siti Masnuni, SH merasa janggal dengan pemblokiran yang dilakukan BPN Kabupaten Pesawaran berdasarkan foto kopi sita eksekusi terhadap Pantai Queen Artha yang dibeli kliennya: Donny.


"Bayangkan, jual beli tanah semudah itu diblokir hanya pakai bukti foto kopi. Kami masih mencari kejelasan landasan hukum dan motifnya," katanya lewat relis ke RMOLLampung, Jumat (16/10).

Siti Masnuni, ketua Tim Kuasa Hukum Donny, menemukan banyak kejanggalan dalam proses blokir SHM No 13 dan 14 oleh BPN Kabupaten Pesawaran.

"Proses balik nama klien kami terhambat delapan bulan gara-gara foto kopi Surat Penetapan Sita Eksekusi PN Tanjungkarang No 9/Eks/2009/PN TK tertanggal 26 Mei 2009," katanya.

Dia telah melaporkan dugaan pemalsuan foto kopi sita eksekusi tersebut ke Polda Lampung karena tidak sesuai dengan Surat Jeterangan Ketua PN Tanjungkarang. 

Resmen Kadapi, SH, jubir Tim Kuasa Hukum Donny, mengatakan, sebelum transaksi, notaris kliennya sudah mengecek dua kali status lahan ke BPN Pesawaran. Jawabannya,  status Pantai Queen Arhta clean and clear.

"Kami sangat menyayangkan tuduhan, fitnah, pencemaran nama baik, hoaks melalui media online terkait pembelian lahan tersebut," kata Resmen Kadapi.

Jatim Park yang tidak ada kaitan apapun dengan kliennya dalam transaksi ini turut dibawa-bawa. "Berita yang disiarkan terlalu tendensius dan prematur," katanya menanggapi sejumlah pemberitaan media siber.

Dia berharap dengan pelaporan terhadap Amrullah, SH, Irfan Balga, SH, dan Biana Heikal, SH yang tergabung dalam SAC and Patners ke Polda Lampung masalahnya jadi clear mana yang benar dan hoaks.

Donny telah membuat dua laporan ke Polda Lampung pada tanggal 15 September 2020: Surat Laporan No: LP 1410/IX/2020/LPG/SPKT dan Polisi No LP LP 1409 /IX/2020/LPG/SPKT.

Surat Laporan No LP 1410/IX/2020/LPG/SPKT untuk meluruskan hoaks dan fitnah terkait jual beli Pantai Queen Artha dan Laporan Polisi No LP LP 1409 /IX/2020/LPG/SPKT terkait dengan pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu di BPN Pesawaran.

"Tim hukum saya telah menyerahkan bukti-bukti yang kini telah naik ke tahap penyidikan/projusticia untuk mencari motif tersangka dan siapa saja yang terlibat persekongkolan ini," kata Dony.

"Saya juga serahkan ke kepolisian lewat tim advokat agar polemik berita negatif, hoaks, yang sudah terlanjur beredar melalui media online menjadi jelas, tidak simpang-siur," katanya

Sebelumnya, Amrullah, SH dari kantor Law Firm SAC & Partners telah mengajukan sita eksekusi objek sita jaminan perkara tanah pantai seluas hampir 9 hektare di Lempasing, Kabupaten Pesawaran.

Dari informasi yang diperolehnya, Donny, pemilik Jatim Park, pengusaha asal Surabaya, membeli lahan tersebut seharga Rp12 miliar lebih dari Puntjak Indra dan Budi Winarto.

Uang transaksi atas objek sita tersebut diserahkan Rp10 miliar ke Kejati Lampung. 

Amrullah yang memeroleh kuasa substitusi dari Samsul Ariefin, SH yang saat ini sedang dalam proses sidang pengadilan terkait UU ITE dengan seorang pengusaha sekitar tujuh tahun lalu.

Dari bukti yang diajukan Amrullah, BPN Pesawaran menetapkannya dalam status blokir.