Pemerintah Pastikan Kebijakan Bebas Biaya Pungutan Ekspor Dilanjutkan per 1 November 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Pemerintah memberi perhatian yang serius dan tetap berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni penetapan Pungutan Ekspor (PE) menjadi nol dolar AS/MT atau bebas tarif yang berlaku sejak 15 Juli 2022.


Merespon kondisi harga CPO terkini, Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar rapat secara hybrid, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa PE nol dolar AS/MT dilanjutkan per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB. Kebijakan tersebut diterapkan karena Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih tinggi daripada HIP solar sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel.

Maka dari itu, tarif PE sebesar nol dolar AS/MT diperpanjang sampai harga referensi CPO lebih besar sama dengan 800 dolar AS/MT.

“Insentif ini kita pertahankan, tarif nol dolar/MT diperpanjang sampai referensi harga lebih besar atau sama dengan 800 dolar/MT," ujar Airlangga Hartarto, Senin (31/10).

"Karena sekarang harganya masih sekitar 713 dolar AS/MT, jadi tarif PE nol dolar AS/MT berlaku sampai bulan Desember. Tetapi begitu harga naik ke 800 dolar AS/MT, tarif PE nol dolar AS/MT tersebut tidak berlaku,” imbuhnya.

Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor, dikatakan Airlangga, diharapkan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.

Lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini, pungutan yang dipungut dari ekspor dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat. Ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih.

Di samping itu, rapat tersebut juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yakni akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BPDPKS serta mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Terkait PSR ini juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga TBS pekebun mitra dan non mitra semakin mengecil dan Rakor Komrah berikutnya khusus PSR dilakukan pada pertengahan November agar dapat diperoleh perencanaan PSR dalam kerangka penanaman tanaman sela pada Desember 2022.