Pemira Unila Harus Wujudkan Demokrasi yang Etis dan Berkualitas

Ahmad Muflihun/Ist
Ahmad Muflihun/Ist

VOX Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Adagium ini bermakna bahwa suara mayoritas rakyatlah yang akan menentukan hasil dari kontestasi politik.

Pemilihan Raya Mahasiswa atau disebut dengan Pemira adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa di kampus. Pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap tahun ini merupakan amanah konstitusi KBM Unila dan merupakan wujud dari mahasiswa yang cinta akan nilai-nilai demokratis di lingkungan kampus.

Suara mayoritaslah yang akan menentukan siapa yang keluar sebagai calon terpilih yang akan menempati kursi-kursi puncak kepemimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Unila, sehingga mahasiswa harus proaktif.

Kontestasi Pemira tahun lalu yang berlangsung sengit dan berujung menjadi tragedi sudah lebih dari cukup untuk menjadi pembelajaran dan pendidikan demokrasi yang berharga di kalangan mahasiswa Unila.

Sistem yang carut marut dan kurangnya integritas penyelenggara Pemira serta minimnya partisipasi publik patut menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemira dan segenap unsur terkait di periode berikutnya.

Independensi dan komitmen penyelenggara Pemira harus dipertegas dan benar-benar mengedepankan integritas. Layak atau tidaknya calon-calon penyelenggara Pemira ini jelas berada di tangan DPM. Sehingga DPM harus bertanggungjawab atas terpilihnya orang-orang yang akan berada dalam lembaga ad hoc ini.

Jangan sampai kelalaian dari DPM menyebabkan Pemira menjadi tidak sehat dan tidak demokratis.

Selain itu, penyelenggara Pemira juga harus memiliki target pencapaian dan tujuan yang konkret. Meski ia hanya sebagai lembaga ad hoc (sementara), tetapi bukan berarti hanya sekadar menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemira semata. Tidak elok rasanya, jika sebagai kaum intelektual justru mengecilkan lembaga Penyelenggara Pemira tersebut.

Hadirnya lembaga tersebut harus bisa memberikan pendidikan politik kepada seluruh mahasiswa Unila, selayaknya seperti lembaga negara (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Penyelenggara Pemira harus memahami jumlah daftar pemilih tetap dan persentase partisipasi publik dalam Penyelenggaraan Pemira selama beberapa tahun terakhir. Jangan sampai orang-orang terpilih ini malah terlena dengan posisi yang ia duduki.

Kemudian, perlu kita sadari bersama bahwa Pemira harus bisa mencerminkan kehidupan kampus yang demokratis, yang berasal dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa.

Hal ini harus dipegang teguh sebagai komitmen bersama bahwa Pemira tidak boleh diikutcampuri oleh pihak-pihak lain yang tidak seharusnya mengikutcampuri Pemira, seperti keterlibatan parpol, ormas, dan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan mahasiswa.

Berikutnya, perlu kita pahami bersama bahwa dalam Pemira bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi bagaimana proses Pemira itu dapat berjalan dengan etis dan berkualitas. Kampus sebagai miniatur negara dan kawah candradimuka harus menciptakan pertarungan gagasan yang bermoral serta bermanfaat.

Pada akhirnya, setiap mahasiswalah yang akan menentukan paslon mana yang pantas dan layak untuk dipilih berdasarkan gagasan-gagasan yang ditawarkan dan kapasitas yang dimiliki.

Selanjutnya, Pemira harus mengedepankan asas demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Penerapan asas ini harus dilaksanakan secara bersama-sama. Baik antara penyelenggara dengan penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, hingga penyelenggara dengan pemilih.

Saya teringat sebuah kalimat yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton, "the power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely", yang artinya kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemangku kekuasaan sangat rawan terhadap penyalahgunaan wewenang. Sehingga perlu diawasi secara bersama-sama.

Mahasiswa sebagai agen of change, social control, dan iron stock harus tetap berada di jalur yang benar. Peran mahasiswa tersebut harus terus ditanamkan dan dihayati dalam diri karena bukan hanya kepentingan individu dan kelompok saja yang akan dibawa, tetapi untuk kepentingan khalayak ramai (publik). 

Mengutip pernyataan Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka, "Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda".

Oleh karena itu, kepedulian harus terus kita pupuk dengan semangat bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari bersama-sama kita gunakan hak yang kita miliki untuk mewujudkan demokrasi Unila yang etis dan berkualitas dengan semangat nilai-nilai akademis di dalamnya.

Hidup Mahasiswa!

Penulis adalah Ketua Umum UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019