Lahan Adat, Pemkab Waykanan Mediasi Warga Dengan PTPN VII




Pemkab Waykanan memediasi masyarakat adat dengan PTPN VII Blambanganumpu terkait tanah ulayat di Aula Utama, Sekdakab setempat, Senin (6/7).

Sekdakab Saipul memediasi perundingan soal lahan tersebut antara wakil tokoh adat (penyimbang) dengan wakil dari pihak perusahaan.

Kedua pihak sepakat melanjutkan pembahasan tahap kedua pada 13 Juli 2020 mendatang dengan menghadirkan pihak-pihak kompeten.



PTPN VII telah mendengar gugatan masyarakat yang disampaikan oleh Ketua Harian DPC Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Waykanan.

Hadir dalam rapat, Asisten I, Kabag Tapem, kecamatan, Polres Waykanan, PTPN 7 yang dipimpin Desi, Bagus, serta Tim BARA JP Waykanan.

Mewakili penyimbang Buay Pamuka Pangeran Udik, Ketua Harian BARA JP Azwari mengatakanpertemuan kali ini menuju penyelesaian masalah.



Sebelumnya, DPC BARA JP melayangkan somasi tuntutan para penyimbang adat Buay Pamuka Pangeran Udik meminta PTPN VII memenuhi perjanjian pelepasan tanah ulayat tahun 1982.

Hingga 2020, PTPN VII belum merealisasikannya atas lahan ulayat yang mereka kuasai sekitar 988 hektare buat perkebunan karet.

Ada empat poin tuntutan warga yang didukung relawan Jokowi.

Pertama, PTPN 7 Blambangan Umpu tidak menanamkan karet di 100 meter dari pinggir jalan lintas Jendral Sudirman (Kelurahan Blambangan Umpu), Jalan lintas Tengah (Negeri Baru) dan Karang Umpu sampai Jalan Betih-betih.

Kedua, 70 persen karyawan PTPN VII masyarakat Blambanagan Umpu.

Ketiga, PTPN7 memberikan honor dan jabatan struktural kepada para penyimbang adat Buay Pamuka Pangeran Udik.

Kempat, PTPN 7 menyelesaikan HGU.