Pemkot Bandar Lampung Larang Keramaian Seperti Aksi Unjuk Rasa

Kepala Dinas Kominfo kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki/ Tuti
Kepala Dinas Kominfo kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki/ Tuti

Pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung melarang aksi unjuk rasa atau sejenisnya dilakukan di kota setempat. Larangan tersebut berdasarkan Instruksi Wali Kota Nomor 9 tahun 2022 tentang PPKM Level I. 


"Ya kalau sesuai dengan instruksi wali kota memang demo itu dilarang. Nah, kita tidak tahu izin aksi Kamis mendatang dikeluarkan dari mana," kata Kepala Dinas Kominfo kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki, Selasa (19/4). 

Menurutnya, masalah izin keramaian dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. 

"Jika besok itu masih melakukan aksi, nanti kita akan koordinasikan pada pihak kepolisian," ujarnya.

Diketahui, Aliansi Lampung Memanggil mengajak semua pihak untuk kembali turun ke jalan untuk menagih janji Gubernur Lampung dan Ketua Dewan pada Kamis (21/4) mendatang. 

Di mana, saat aksi Rabu lalu, ada tujuh tuntutan massa aksi yang disepakati akan ditindaklanjuti dalam waktu 2x24 jam. Namun tidak direalisasikan oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. 

Tujuh tuntutan tersebut adalah, menolak kenaikan harga BBM dan Indonesia krisis energi, menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, mewujudkan reforma agraria sejati dan cabut UU Cipta Kerja. 

Selanjutnya, mempermudah akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, hentikan kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat.