Pemprov Laporkan Warga Sabahbalau Ke Polda, LBH Adukan Ke DPRD

Laporan Pemprov ke Polda Lampung/Ist
Laporan Pemprov ke Polda Lampung/Ist

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaporkan warga Sabahbalau, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan ke Polda Lampung. Laporan Polisi itu dengan Nomor LP/B-1782/XI/2020/Lpg/SPKT.


Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan mengatakan, tanah di Sabahbalau tersebut adalah eks tanah milik perusahaan negara PTP X yang sudah tidak dikelola sejak tahun 1985.

Juga sudah dilepas dari HGU PTP X Unit Usaha Kedaton berdasarkan Peta Situasi No. 15/1985 pada tanggal 01 April 1985. Setelah dilepaskan dari HGU PTP X Unit Usaha Kedaton pada tahun 1985 lokasi tanah tersebut digarap oleh eks Karyawan PTP X Unit Usaha Kedaton bersama dengan warga.

Chandra melanjutkan, sejak tahun 1990-an warga sudah menempati lahan tersebut dan pada tahun 2000 warga membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat. 

"Sehingga secara yuridis dan fisik warga Sabahbalau mempunyai hak atas tanah yang sudah mereka kuasai sejak puluhan tahun. Namun Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim tanah warga Sabahbalau sebagai bagian dari aset daerah dengan dasar Sertifikat Hak Pakai tahun 1997," kata dia, Rabu (17/2).

Padahal, lanjutnya, Pemprov Lampung tidak pernah menguasai secara fisik atau mengelola tanah tersebut, seakan ditelantarkan.

"Justru pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Lampung melakukan upaya-upaya intimidasi kepada warga Sabahbalau untuk melakukan pengosongan tanah beserta bangunan milik warga," tambahnya. 

Saat ini, LBH Bandarlampung sebagai pendamping warga memberikan klarafikasi dan permintaan untuk proses penyelesaian secara patut, namun tidak ada itikad baik dari Pemprov Lampung.

Selain itu, pihaknya juga mengadukan permasalahan ini kepada DPRD Lampung yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap Pemerintah, namun tidak ada tanggapan serius untuk melakukan melakukan hearing antara warga dan Pemprov Lampung untuk proses penyelesaian. 

"Kami akan mengajukan pengaduan kembali kepada DPRD Lampung," kata dia. 

Chandra melanjutkan, pihaknya menyayangkan adanya aduan Pemprov ke Polda. Padahal seharusnya Pemprov  mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara dengan memberikan jaminan atas tempat tinggal dan hidup layak, serta terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 

"Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemprov Lampung berpotensi melakukan pelanggaran HAM terlebih pada pandemi Covid-19 seperti saat ini," pungkasnya.