Pemprov Perlu Keluarkan Regulasi Untuk Memayungi New Normal Di Lampung

Hadapi new normal, Pemprov Lampung perlu mengeluarkan produk hukum daerah (perda) yang mengatur tentang penegakan protokol kesehatan dan sanksinya.


Hal ini direkomendasikan Rifandy Ritonga, alumni UBL saat webinar sarasehan kebangsaan alumni perguruan tinggi melalui aplikasi Zoom, Senin (1/6).

Menurutnya beberapa regulasi yang disiapkan pemerintah pusat yang diadopsi pemerintah daerah sudah baik. Namun, kurang konsistensi dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Sehingga perlu adanya produk hukum daerah tentang penegakan protokol kesehatan dengan sanksi. Nah sanksi ini yang menjatuhkan adalah aparat. Sehingga aparat harus bertindak tegas," kata Rifandy Ritonga.

Rekomendasi lainnya, sosialisasi lintas sektor dan mendorong kebijakan dengan solusi. Menurut Rifandy Ritonga saat ini pemerintah daerah baik itu pemerintah kabupaten atau kota, hanya bersaing mancari pamornya masing-masing.

"Seperti di Kota Bandarlampung ada imbauan untuk makan buah dan sayur. Nah, gimana kita mau makan buah dan sayur kalau saat ini tidak punya uang, jadi perlu adanya dorongan kebijakan dengan solusi," jelasnya.

Hal sama juga disampaikan Irjen Pol Ike Edwin, menurutnya aparat harus tegas dalam menegakkan aturan, undang-undang, protokol kesehatan. "Aparat tegas, tidak pilih kasih," jelasnya.

Lanjutnya, masyarakat juga harus berperan dalam mengawasi protokol kesehatan.

"Di rumah perlunya peran keluarga dalam mengawasi, di sekolah oleh guru, di pabrik oleh pimpinan perusahaan. Sehingga aparat dan semua elemen masyarakat siap menyambut new normal," ujarnya.