Pemprov Tidak Masukkan Dana Bagi Hasil Pengeboran Minyak Lamtim pada APBD 2022

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi/ Vera
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi/ Vera

Pemprov Lampung tidak memasukkan dana bagi hasil dari pengeboran minyak di lepas Pantai Lampung Timur (Lamtim) sekitar Rp100 miliar pada APBD 2022.


"Kalau produksinya meningkat bisa Rp100 miliar lebih kita mendapatkan sumber pendapatan daerah," kata Gubernur Arinal Djunaidi, Jumat (12/8).

"Inikan saya baru dapat informasi, saya tidak bisa sewenang-wenang, saya harus konsultasikan dulu. Anda jangan ngatur kenapa tidak tapi kami harus diskusi dulu," ujarnya.

Dia mengatakan yang penting dana bagi hasil itu didapatkan kemudian dananya akan dimasukkan di APBD tahun anggaran 2023 mendatang.

"Yang penting itu (Dana bagi hasil) bisa dilaksanakan anggaran untuk 2023," katanya usai menghadiri sidang paripurna tentang Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 di DPRD Lampung.

Lanjut Arinal, dana bagi hasil tersebut akan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Provinsi Lampung.

“Perlu diskusi dulu dipergunakan untuk apa, membangun itu atas dasar kebutuhan rakyat bukan keinginan gubernur maupun ketua DPRD,” ucapnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa berkat bantuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Lampung bisa mendapatkan dana bagi hasil dari pengeboran minyak di lepas Pantai Lampung Timur.

"Berkat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membantu penyelesaian negosiasi. Sebab secara De Jure dan De Facto wilayah itu ada di wilayah Lampung tetapi mereka bersikeras masuk rentetan Kepulauan Seribu,” tutupnya.