SAAT ini sudah semakin sulit rasanya untuk mempercayai segala langkah Presiden Jokowi dalam mengatasi berbagai permasalahan inti bangsa yang semakin meluas.
- Minta Dibimbing IMF & World Bank, Sri Mulyani Aktualisasi Kolonialisme
- Gotak Gatuk Calon Kapolri Di Tengah Dinamika Politik
- Pilkada Serentak Ramai-Ramai Seenak Jidat
Baca Juga
Baik secara terbuka maupun dibelakang rasa kekhawatiran represifitas yang acapkali disajikan dalam bentuk peretasan di dua dunia, maya dan nyata.
Strata elite dan intelektual yang kesulitan menunjukan kekecewaannya pada model kepemimpinan Presiden Jokowi dengan membisu seakan terhentak mendapatkan adrenalinnya ketika kaum muda intelektual akademik menggelari "The King of Lip Service" pada sang Presiden Jokowi.
Di tengah atmosfer kekuatan kekuasaan yang sering dipertontonkan penguasa, tentunya kehadiran sebuah julukan yang jauh dari banyolan sangat disoroti oleh berbagai kalangan dan seakan menemukan kebenaran jawaban kerisauan selama ini.
Hanya sebatas 'angin surga' karena yang hadir sesungguhnya hanyalah permainan 'harga'.
'Harga' yang dimaksud adalah pertaruhan suatu kebijakan atau 'policy' yang dilakukan oleh pemimpin negara dalam rangka tujuan mensejahterakan rakyat secara lahir batin.
Bila dia piawai dan berhati nurani maka tentu menjadi sebuah 'goal' dan 'trusting' rakyat akan menaikkan kurva kepercayaan ke tingkat yang lebih besar.
Sebaliknya bila 'harga' kebijakan itu sering tidak terbukti bahkan sampai ke arah mengkhianati amanat penderitaan rakyat, maka pada titik kulminasi tertentu sebuah tuntutan pertanggung jawaban menjadi sebuah proses yang harus dilaluinya.
Sangat mungkin kemarahan rakyat akan terpicu bila suatu perubahan besar ke arah perbaikan kehidupan bangsa dan negara tidak juga kunjung datang. Dalam konteks ini penobatan "The King of Lip Service" oleh kaum muda bangsa dapat diartikan sebagai ekspresi dimulainya permintaan secara baik-baik oleh rakyat.
Dari kedua kontra analisa diatas maka posisi Presiden Jokowi amatlah sulit untuk dapat terus mengelak dibalik pernyataan normatif ini dan itu akan tanggung jawabnya selaku kepala pemerintahan pun sebagai kepala negara.
Rakyat tak mengenal kesalahan menteri, staf istana ataupun pejabat negara lainnya bila telah memasuki ruang penderitaan atau kebahagiaan hidupnya sebagai anak bangsa.
Bagi rakyat bukan soal pandemi Covid-19 itu sangat berbahaya, tetapi bagaimana cara presiden menyelamatkan mereka secara tepat, cepat dan akurat mengambil jalan keluarnya.
Hasil yang tampak adalah penanganan yang seporadis, kontradiktif dan cenderung hanya menakutkan tanpa arah yang konkret secara kemanusiaan.
Alih-alih penyelamatan malah ruang koruptif terbuka lebar dibawah keserakahan para pemain dibalik musibah ini.
Semakin luas kebobrokan yang terjadi dibawah strata pemerintahan semakin menjadi cermin ketidak berdayaan presiden untuk memimpin negeri ini sebagaimana mestinya.
Ibarat menempuh perjalanan yang sudah masuk jalan searah namun buntu sehingga sulit untuk berputar kembali, demikianlah pencapaian Presiden Jokowi tampaknya sudah mentok dan sulit untuk memutar balik kecuali mundur. 
Adian Radiatus
Pemerhati masalah sosial dan politik
