Pencari Keadilan yang Mendapatkan Ketidakadilan

Dari Pelapor/Saksi Menjadi Tersangka
Yogi Aprianto/ Ist
Yogi Aprianto/ Ist

PENEGAKAN hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi yang notabene adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sangat diperlukan adanya dukungan dan tindakan yang pro aktif dari semua unsur lapisan masyarakat.

Tak terkecuali yang dilakukan oleh Nurhayati seorang Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Cirebon yang beberapa hari pemberitaannya menjadi viral dikarenakan ia sebagai Pelapor justru statusnya menjadi Tersangka setelah melaporkan Supriyadi seorang Kepala Desa Citemu atas dugaan tindak pidana korupsi APBDes Citemu tahun anggaran 2018-2020. 

Kasus ini tentu saja mengakibatkan masyarakat sipil lainnya yang melihat, menyaksikan, atau menemukan tindak pidana korupsi oleh pejabat atau pemangku kepentingan menjadi takut dan segan karena potensi kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lantas sejauh apa perlindungan negara terhadap pelapor ataupun saksi dalam suatu kejahatan atau tindak pidana? Kemudian apakah sudah tepat status penetapan status Tersangka terhadap Nurhayati yang sebelumnya sebagai pelapor?

Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Desa Citemu

Awal mula kasus ini ketika Nurhayati selaku Kaur Keuangan Desa Citemu melaporkan kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atas dugaan tindak pidana korupsi APBDes Citemu tahun anggaran 2018-2020 yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu. Selanjutnya BPD pun melakukan pelaporan kasus ini kepada pihak Kepolisian Polres Cirebon. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan akhirnya Kepala Desa resmi ditetapkan statusnya menjadi tersangka dan berkas perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejari Cirebon. Saat melakukan ekspose berkas acara pemeriksaan antara pihak

Kepolisian dan Kejaksaan pada 23 November 2021, disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Peneliti agar Penyidik melakukan pendalaman lebih lanjut kepada Nurhayati. Sebelum akhirnya penyidikan kasus tersebut selama 2 tahun, tepatnya pada akhir 2021 justru Nurhayati berubah statusnya dan ditetapkan sebagai Tersangka.

Alasan dan dasar ditetapkannya Nurhayati sebagai Tersangka adalah sesuai dengan Pasal 66 Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur terkait masalah tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan. Nurhayati seharusnya menyerahkan uang tersebut kepada Kasi Pelaksana Anggaran, bukan kepada Kepala Desa Citemu, sehingga atas dasar demikian adanya “Perbuatan Melawan Hukum” tersebut, “Memperkaya Kepala Desa” dan “Merugikan Keuangan Negara” maka Nurhayati ditetapkan sebagai Tersangka. Perbuatan tersebut dianggap melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Perintah Jabatan Tidak Digolongkan Sebagai Tindak Pidana

Ketentuan seseorang tidak dapat dipidana karena adanya perintah jabatan dari atasannya dan yang diperintah menjalankan dengan maksud I’tikad baik sudah sudah diatur dalam KUHP dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2). Sehingga dalam kasus ini dapat di lihat bahwa pertama, sebagai Kaur Keuangan yang menjalankan pengelolaan keuangan berdasarkan perintah dan keputusan Kepala Desa, kedua, sehingga demikian apa yang dilakukan Nurhayati yang menyerahkan uang kepada Kepala Desa berdasarkan perintah dari Kepala Desa adalah “Perintah Jabatan” yang diberikan penguasaan berwenang sehingga “wajib digolongkan sebagai perbuatan hukum yang bukan merupakan tindak pidana” sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Kasus serupa yang menjerat Nurhayati pernah terjadi dan sudah menjadi yurisprudensi berdasarkan Putusan MA No.194/PK/Pid.Sus/2010 di mana terbukti bahwa Kepala Bagian Keuangan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam hal penggunaan anggaran bantuan orang miskin untuk membeli ambulans. Namun dikarenakan perbuatan tersebut statusnya sebagai Kepala Keuangan yang mendapatkan perintah langsung dari Bupati, maka Kepala Keuangan tersebut dibebaskan. 

Sehingga dengan demikian seharusnya Nurhayati juga mendapatkan perlakukan sama yaitu mendapatkan pembebasan dari statusnya sebagai Tersangka. Seharusnya Mendapatkan Perlindungan, Apresiasi, dan Dukungan

Sejatinya di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur bahwa seharusnya saksi pelaku tindak pidana mendapatkan penghargaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10A ayat (1) “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”.

Namun pada kasus ini justru dijadikan Tersangka. Seharusnya setiap orang yang menjadi saksi ataupun pelapor tidak boleh mendapatkan tuntutan hukum termasuk menjadi tersangka sampai laporan tersebut sudah ada putusan pengadilan yang bersifat incraht. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga dengan demikian seharusnya penetapan status Tersangka (apabila memang Nurhayati diduga terlibat) wajib dilakukan setelah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penutup

Maka apabila aparat penegak hukum menetapkan Nurhayati sebagai Tersangka karena “Perintah Kepala Desa” untuk menyerahkan uang kepada Kepala Desa, alangkah baiknya penetapan status Tersangka tersebut dicabut karena bertentangan dengan KUHP. Akan tetapi jika memang benar adanya bukti lain yang cukup untuk menyatakan bahwa Nurhayati terlibat, maka seharusnya penetapan Tersangka tersebut dapat dilakukan setelah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Karena apabila kasus seperti ini terulang justru akan menjadi presedent yang buruk di masyarakat serta mengakibatkan rasa takut bagi pelapor tindak pidana lainnya. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus segera menyelesaikan kasus ini secara cepat, patut, dan baik dengan tetap memegang prinsip-prinsip fair trail.

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung