Pendapatan Daerah 2023 Bandar Lampung Diproyeksikan Rp2,774 T, Masih Ketergantungan dengan Pusat

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bandar Lampung, Agusman Arief/Tuti
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bandar Lampung, Agusman Arief/Tuti

Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung bersama pemerintah sepakat menetapkan proyeksi target pendapatan daerah pada APBD 2023 sebesar Rp2,774 triliun. Bila dirincikan PAD Rp800 miliar, pendapatan transfer Rp1,862 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp111 miliar. 


Juru Bicara Badan Anggaran, Agusman Arief mengatakan pihaknya berupaya mendukung agar adanya kemandirian fiskal, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan mengoptimalkan capaian target PAD. 

"Strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk menutupi terjadinya kesenjangan fiskal yakni penguat regulasi pendapat daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapat daerah, peningkatan potensi personel pengelola pendapatan dan pemanfaatan teknologi informasi," kata Agusman Arief saat sidang paripurna, Jumat (12/8). 

Menurutnya, badan anggaran sepakat terhadap upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan kualitas SDM di bidang pendapatan dan mengoptimalkan PAD baik pajak, dan retribusi melalui sistem tapping box pada objek pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir. 

"Lalu mengoptimalkan kinerja UPT pada kecamatan Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan pelayanan yang efektif, efisien dan cepat. Serta meningkatkan sistem insentif bagi penjabat dan personal pada bagian pajak dan retribusi daerah," ujarnya. 

Sementara itu, badan anggaran sepakat belanja daerah pada APBD 2023 sebesar Rp2,707 triliun yang terdiri dari belanja oprasional Rp2,329 triliun, belanja modal Rp344 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp33 miliar. 

"Belanja modal tersebut disesuaikan dengan prioritas pembangunan pemerintah yakni meningkatkan SDM melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi. Memantapkan inflastruktur perkotaan yang berkualitas dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan," jelasnya. 

Prioritas lainnya yakni memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah, dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

"Pembiayaan daerah 2023 diharapkan untuk membayar utang dan penyertaan modal pada BUMD. Penerimaan pembiayaan daerah dari silva 2022 sebesar Rp25 miliar," ujarnya.