Penetapan Calon PJ Bupati Budi Darmawan Bisa Terganjal Kasus KONI Lampung

Budi Darmawan / istimewa
Budi Darmawan / istimewa

Sempat "terseret" kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan dana hibah KONI Lampung disebut seharusnya bisa mengganjal penetapan Budi Darmawan sebagai calon Penjabat Bupati Tulangbawang Barat


Di mana Budi Darmawan menjadi satu dari lima pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang pertama kali diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, 24 Januari lalu. 

Budi Darmawan yang kini menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Lampung itu, pernah diperiksa terkait kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019.

"Secara teknis tidak mengganjal langkahnya jadi PJ Bupati. Tapi seharusnya ada asesmen untuk mengecek apakah seseorang itu pantas atau tidak pantas menjadi PJ Bupati," ujar pengamat hukum Unila, Yusdianto, Sabtu (14/5).

Menurut Kepala Jurusan Fakultas Hukum Tata Negara Unila itu, penunjukan PJ Bupati seharusnya dilakukan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara transparan agar orang yang masih "abu-abu" dipertimbangkan ulang. 

"Karena sampai sekarang Kejati belum mengumumkan tersangka kasus KONI, jadi dia ini masih abu-abu. Ini harusnya jadi pertimbangan. Masih banyak Eselon II kita yang lebih mumpuni," sambungnya. 

Masih kata Yusdianto, paling penting dari seorang PJ Bupati adalah sosok memiliki kemampuan manajerial, kemampuan sosiokultural, dan kemampuan teknis menjalankan tugasnya. 

Sementara itu, Dosen Administrasi Negara Dedy Hermawan mengatakan, status saksi masih kurang cukup kuat untuk menjadi bahan pertimbangan Gubernur Arinal dan Menteri Dalam Negeri untuk penunjukan PJ Bupati. 

"Status saksi tidak bisa menghambat untuk penunjukkan sebagai PJ, kalau tersangka bisa menghambat. Ini masih terlalu lemah untuk jadi bahan pertimbangan," kata Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FISIP Unila ini.