Pengamat Duga Soal Debat Wakil Wali Kota Bocor

Debat publik antar calon wakil wali kota/Ist
Debat publik antar calon wakil wali kota/Ist

Debat tahap dua pada Pilwakot Bandarlampung telah usai digelar oleh KPU di Hotel Emersia, Rabu malam (18/11).


Para calon wakil wali kota yang terdiri dari nomor urut 1 Johan Sulaiman, nomor urut 2 Tulus Purnomo, dan nomor urut tiga Deddy Amarullah menjawab pertanyaan dari panelis dengan lancar dan cepat. 

Ada lima panelis dalam debat ini yang terdiri dari 4 akademisi Unila dan 1 dari UIN Radin Intan Lampung. Yakni Dr. Nairobi dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unila periode 2019-2023. 

Selanjutnya, Dosen FKIP Unila, ujang Suparman, Mantan Dekan FISIP Unila Syarif Makhya dan Dosen Fakultas Hukum Unila Budiono. 

Sementara itu, akademisi asal UIN RIL adalah dosen Hukum Tata Negara, Fathul Muin. 

Usai memilih amplop di depan podium, pertanyaan disampaikan melalui video dan dibantu oleh moderator.

Berdasarkan pantauan Kantor Berita RMOLLampung, para calon wakil wali kota lebih sering melihat ke arah podium selama menjawab pertanyaan. 

Hal ini dinilai ganjil oleh akademisi Unila Budi Kurniawan. Menurutnya, debat berjalan tidak natural dan para calon menjawab seperti sudah disiapkan. Ia menduga ada kebocoran soal. 

"Besar kemungkinan soalnya bocor karena tidak natural, Hal yang sama pernah terjadi juga di debat pilpres," kata dia lewat pesan Whatsapp. 

Menurut Budi, harusnya gagasan para calon bisa benar-benar tergali, agar publik bisa menilai bagaimana gagasan para calon jika terpilih. 

"Ketahuan pikirannya sudah tersetting yang menunjukan mereka tak punya narasi dan gagasan dan juga punya publik speaking yang buruk. Padahal publik speaking seorang pemimpin itu penting untuk menggerakan partisipasi masyarakat," ujarnya.

Misalnya, pada pertanyaan pertama yang diberikan Ujang Suparman terkait langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

Tulus Purnomo langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan UU 25 tahun 2099 tentang 13 asas kepentingan publik. 

"Yakni kepastian umum, persamaan hak, asas kemudahan dan terjangkau. Ini merupakan tugas dari pemerintahan, masyarakat harus aktif dalam musyawarah, dan dilibatkan dalam Musrenbang, ini merupakan cara efektif menyatukan harapan rakyat," jawabnya. 

Juga dengan pertanyaan Budiono terkait wilayah potensial bagi track sepeda gunung bagi masyarakat bandarlampung yang gemar berolahraga. 

"Kita konsen dengan olahraga, sepeda gunung kita akan persiapkan track, dan akan mengakomodir. Kita akan siapkan di wilayah khusus yakni daerah Sukadanaham," ujarnya.

Isu kebocoran soal ini langsung ditanggapi Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar.

Ia mengatakan, saat istirahat debat Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah langsung mengawasi dokumen di atas podium. 

"Sudah, mereka hanya merangkum visi dan misi, bawa kertas kosong sebenarnya mereka," ujar Iskardo.