Pengamat Nilai Jumbo Seafood Bisa Dipidana Hingga 10 Tahun dan Denda Maksimal Rp10 M

Illustrasi/RMOLLampung
Illustrasi/RMOLLampung

Pengamat Hukum Tata Negara Unila Budiono menilai dugaan reklamasi ilegal di belakang Rumah Makan Jumbo Seafood di Pesawahan, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung harus segera diusut. 


Menurut Budiono, pelaku reklamasi ilegal harus diproses hukum menggunakan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No 32 tahun 2009.

Jika dilakukan dengan sengaja, ancaman pidananya, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 M dan paling banyak Rp10 M. 

Sementara jika karena kelalaian diatur dalam Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 M dan paling banyak Rp3 M. 

"Jadi harus ada tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan reklamasi tanpa izin, bukan hanya tindakan kecerobohan tapi juga penegakan hukum. Jangan sampai hilang begitu saja," kata kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (12/10).

Persoalan ini, lanjutnya, bisa menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak lain agar selalu taat prosedur dan mengikuti peraturan yang berlaku sesuai standar. 

"Jika nantinya tidak masuk pidana harus disebutkan alasannya apa, jadi harus jelas biar masyarakat tahu. Pihak pihak seperti kepolisian dan pemda untuk bisa meneruskan ke tingkat lebih lanjut," pungkasnya.