Penyelidikan KPPU atas Kasus Minyak Goreng Sudah Berjalan

Ist
Ist

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mulai melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran atas minyak goreng.


Penyelidikan tersebut dimulai sejak 30 Maret 2022 dan akan dilaksanakan selama 60 hari ke depan, dengan agenda permintaan keterangan para terlapor, saksi, dan ahli serta pemintaan surat dan atau dokumen yang dibutuhkan.

Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan melalui proses penyelidikan, KPPU menduga telah terjadi berbagai jenis pelanggaran dalam kasus minyak goreng, yakni dugaan penetapan harga dengan pergerakan harga minyak goreng yang sama, dugaan kartel pengaturan produksi dan pemasaran minyak goreng, serta dugaan pembatasan pasar minyak goreng.

"Minggu pertama penyelidikan (6-8 April), KPPU telah memanggil 9 pihak. Tujuh pihak tidak memenuhi panggilan penyelidikan," kata Wahyu Bekti Anggoro, Rabu (13/4). 

Salah satu pihak yang tidak memenuhi panggilan tersebut yaitu CV Harapan Makmur selaku distributor minyak goreng yang diproduksi oleh Sungai Budi Group. Dijadwalkan 8 April lalu diagendakan untuk didengar keterangannya, namun panggilan tak dipenuhi. 

"Atas ketidakhadiran tersebut, Tim Investigasi KPPU akan mengagendakan pemanggilan kembali untuk melihat apakah penundaan kehadiran tersebut wajar atau terdapat indikasi upaya penghambatan proses penyelidikan," ujarnya. 

Lebih lanjut, dalam proses penyelidikan selanjutnya, tim akan melakukan pemanggilan terhadap 10 pihak yang terdiri atas perusahaan pengemasan, produsen, dan distributor untuk menggali alat bukti.

KPPU meminta para pihak dalam proses penyelidikan untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan guna memperlancar proses penegakan hukum.

"Pada pasal 41 UU No. 5 tahun 1999, pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika melanggar, perbuatan tersebut dapat diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan," jelasnya. 

Diketahui, penyelidikan yang dilakukan KPPU teregister nomor 03- 16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang dugaan pelanggaran UU nomor 5 tahun 1999 terkait produksi dan pemasaran minyak goreng di Indonesia.