Peras Rp1,5 M Bupati Tanjungbalai, Penyidik KPK Harus Dihukum Mati

Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras kasus dugaan pemerasan Rp1,5 miliar oleh penyidik KPK dari Polri terhadap Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.


"Jika terbukti, pelakunya hukuman mati," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane lewat relis yang dikirimnya ke Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (21/4).

Menurut Pane, kasus ini tidak boleh ditolerir karena tidak hanya memalukan, tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi moral oknum lembaga antirasua.

Apa yang dilakukan SR yang berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh, ujarnya.

Padahal selama ini harapan publik satu satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK. Sedangkan pada polri maupun kejaksaan, publik sudah kehilangan kepercayaan. 

Namun dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai ini publik bakal menuding KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan.

Kalau opini ini berkembang luas dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga kpk dipertahankan, tutur Pane.

Untungnya, menurut dia, KPK bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap AKP SR.. 

IPW berharap KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap personelnya yang brengsek. 

Lebih dari itu, kasus ini perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama rekrutmen untuk para penyidik. 

Tujuannya agar "citra seram" KPK tidak digunakan untuk menakut nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat.

Jika selama ini para terduga korupsi dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW mendesak tersangka pemerasan juga dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa.

Kejahatan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat dari korupsi yang dilakukan para koruptor. Sebab, dia sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK. 

Jika para elit KPK dengan meyakinkan bahwa mereka tidak akan menolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, IPW juga berharap KPK jangan menyembunyikan dan melindungi penyidiknya  yang diduga melakukan pemerasan.

Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk memakaikan rompi oranye dan memajangnya di depan media massa, ujar Neta S Pane.